bakabar.com, TANJUNGSELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara merasa jika pelaku pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) perlu diberi efek jera. Pemerintah berharap dukungan datang dari aparat penegakan hukum.
Guna efek jera, mestinya para pelakunya diekspose secara gamblang ke media massa.
Baca Juga:Empat Titik Api Terdeteksi di Kaltara
Kata Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara Muhammad Sarwana, Karhutla membuat pertumbuhan awan akibat peningkatan tekanan udara di bagian barat samudera pasifik, transportasi di atas lautan di bagian timur Indonesia terhambat.
Dampaknya, beberapa wilayah di Indonesia mengurangi curah hujan yang dikeluarkan jauh dari normalnya atau kekeringan. Salah satunya yang terdampak itu adalah, Provinsi Kaltara.
"Secara sosial budaya, sedianya masyarakat pribumi, Kaltara sudah menyediakan lahan untuk pertanian sepenuhnya. Biasanya, untuk membersihkan lahan dengan memuat, warga akan membuat sekat bakar atau semacamnya. Berbeda dengan warga yang iseng atau sengaja menggunakan lahan dengan tujuan lain. Ini yang perlu diperhatikan dan berhak efek jera, "beber Sarwana dikutip dari laman resmi Pemprov Kaltara, Rabu (6/3).
Kerja sama dari lintas sektor juga diperlukan dalam penanggulangan bencana seperti ini, terkait rencana evakuasi untuk korban bencana. Baik, alat bantu dengar kualitas udara atau Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU). Selain itu, guna menghindari kondisi ekstrem perlu dibuat rumah dengan tabung oksigen.
"Dari itu, saya mengimbau peran serta OPD (Organisasi Perangkat Daerah) seperti Dinkes (Dinas Kesehatan) dan DLH (Dinas Lingkungan Hidup)," ucap Sarwana.
Pentingnya upaya antisipasi dan penanggulangan karhutla, juga ditopang oleh fakta bahwa Kaltara merupakan provinsi dengan jumlah hotspot terbanyak di Indonesia.
Catatan BPBD Kaltara, jumlah hotspot di Kaltara dalam 10 hari terakhir (tingkat kepercayaan 51 hingga 100 persen) pembaruan 2 Maret 2019, sebanyak 45 titik.
Ini menempatkan Kaltara sebagai provinsi dengan jumlah hotspot terbanyak di Indonesia, setelah Riau (358 hotspot), dan Kalimantan Timur (97 hotspot).
"Pemprov Kaltara melalui BPBD Kaltara sudah melakukan upaya antisipasi lainnya. Diambil, edukasi antisipasi bencana pada anak usia dini, pembentukan Desa Tangguh Bencana, dan lainnya, "ungkap Sarwana.
Editor: Fariz F
