apahabar, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp20,14 triliun kepada masyarakat sebagai tambahan bantalan sosial atas rencana pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.
Sri mengatakan bantuan yang diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai akan diberikan secara langsung sebesar Rp12,4 triliun kepada sebanyak 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat.
Bantuan tersebut akan mulai dibayarkan oleh Kementerian Sosial sebesar Rp150 ribu yang dibayarkan secara berangsur selama empat kali. Lebih lanjut, Kementerian Sosial akan membayarkan 2 kali, yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua.
"Itu akan dibayarkan melalui kantor pos di seluruh Indonesia untuk 20,65 juta keluarga penerima," katanya Sri di Istana Negara Jakarta melalui siaran daring, Senin (29/8).
Sri mengungkapkan melalui instruksi presiden agar diberikan bantuan sebesar kepada sebanyak 16 juta pekerja yang memiliki gaji minimum sebesar Rp3,5 juta per bulan sebesar Rp600 ribu per orang dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun. Adapun Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi akan menerbitkan petunjuk teknis agar dapat dilakukan pembayaran.
Selain itu, tambah Sri, pemerintah daerah melalui Kementerian Dalam Negeri juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat. Guna mendukung rencana tersebut, Kementerian Keuangan akan menetapkan Permen Keuangan yang mengatur tentang 2 persen dana transfer umum berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Dana tersebut nantinya akan diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum, sampai ditujukan kepada ojek dan nelayan untuk perlindungan sosial tambahan.
"Ini diharapkan bisa mengurangi tekanan kepada masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan dengan tekanan kenaikan harga," pungkasnya.
Reporter: Dian
