bakabar.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menargetkan pembentukan bursa Komoditi khusus CPO terealisasi di bulan Juni 2023.
"Saya bilang, Juni, Juli sudah ada paling lambat. Saya ditegur terus pak Presiden, pak Luhut, kok kita mengandalkan Malaysia. Kita kan lebih banyak sawitnya," ujar Mendag Zulkifli Hasan saat memberi sambutan di acara Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi, di Jakarta, Selasa (7/3).
Saat ini Indonesia masih menggunakan harga acuan dari Malaysia. Hal itu, menurut Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan sangat sayangkan, karena membuat kita tidak mandiri.
"Beberapa kali di sidang kabinet disinggung masa kita ikut dengan Malaysia yang punya sawit kita tapi kita ikut Malaysia, yang jelek siapa ya Bappebti. Punya Bappebti tapi kok ikuti Malaysia. Stop ikut Malaysia," ujar Zulhas.
Baca Juga: Kembangkan Sawit Berkelanjutan, Mentan: Pemerintah Dukung Gapki
Senada, Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko memproyeksikan Indonesia bakal memiliki harga acuan sendiri untuk sejumlah komoditas unggulan semisal CPO, timah dan karet pada tahun ini.
"Untuk mewujudkan ini, maka komoditi ini harus ditransaksikan di bursa berjangka. Sehingga akan menghasilkan tata kelola perdagangan yang fair dan transparan. Saya kira itu akan dibutuhkan, untuk memberikan keuntungan bagi petani, pedagang, pengusaha, bahkan dari segi penerimaan pajak," ungkapnya.
Didid menyadari pembentukan bursa komoditi yang mampu menghasilkan referensi harga tidaklah mudah. Oleh karenanya, Didid berharap ada sinergitas dari semua pihak, termasuk pelaku usaha agar itu bisa terwujud di 2023 ini.
"Setidaknya, di tahun 2023 di bulan Juni, kami sudah berencana memasukan CPO ke dalam bursa komoditi. Diharapkan dua bulan berikutnya akan terbentuk price discovery. Sehingga pada akhir tahun bisa adanya price reference untuk CPO," pungkasnya.
