bakabar.com, DEPOK - Sejumlah warga mengeluhkan program pembangunan Pemerintah Kota Depok yang dinilainya memunculkan ketimpangan sosial-ekonomi. Hal itu disebut belum mampu menuntaskan sejumlah persoalan yang selama ini terjadi di Kota Depok.
Fahmi Al Fajrie (28) mengaku kesal dengan pembangunan yang terjadi Depok, khususnya kawasan Jalan Margonda menurutnya belum mampu mengurai kemacetan lalu lintas yang masih sering terjadi.
Kemacetan yang dimaksudnya sering terjadi pada jam-jam tertentu. Seperti saat pagi, sore hari, bahkan hingga terjadi pada malam hari.
"Pembangunan di Margonda jadi tertata bagus tapi macetnya itu loh, yang kadang pusing dan juga tempat pejalan kaki masih sering banget di pakai sama motor untuk lewat," ujar Fahmi kepada bakabar.com, Sabtu (25/2).
Baca Juga: Mengurai Kemacetan Jakarta, 'PR' yang Belum Selesai
Ade Meylani (38) warga Sawangan ini juga menilai pemkot Depok menilai pembangunan di Depok selama ini hanya terpusatkan di kawasan Margonda. Sementara itu, kawasan Sawangan menurutnya jarang mendapatkan perhatian pemerataan pembangunan.
Ia menerangkan seharuskan Pemkot Depok juga memprioritaskan sejumlah persoalan lain yang lebih krusial seperti infrastruktur jalan, penguraian kemacetan, pengerukan sedimentasi sungai, hingga saluran drainase agar tidak terjadi banjir.
"Seharusnya perhatikan juga dong seputar Depok lainnya yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor, Kotamadya Jaksel, Kabupaten Tangsel," ujar Ade.
Baca Juga: PUPR Siapkan Sistem Bayar Tol Baru, Pengamat: Kurangi Kemacetan 30 Persen
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai Pemkot Depok dinilainya gagal membuat kebijakan untuk mensejahterakan warganya. Ini disebabkan terjadinya kesenjangan sosial seperti pembangunan yang tidak merata.
"Kebijakannya tidak populis seharusnya pro masyarakat ya, dan terlebih pembangunan yang ada sangat minim pendestrian dan lebih mengutamakan pembangunan apartemen," kata Trubus kepada bakabar.com.
Seperti halnya yang terjadi di Jalan Margonda Raya tampak jelas apartemen yang menjulang tinggi. Selain itu, bangunan berupa ruko dan cafe lebih diprioritaskan dalam pembangunan di Kota Depok.
Baca Juga: Soal Atasi Kemacetan Jakarta, Kadishub: Masih Kita Evaluasi
Sedangkan pembangunan di daerah sekitarnya tak diperhatikan Pemerintah Kota Depok. Trubus mencontohkan sejumlah daerah yang masih luput diperhatikan seperti Jalan Citayam dan Jalan Sawangan.
Kondisi tersebut menegaskan Pemkot Depok tidak memerhatikan aspirasi warga Depok, sehingga memunculkan kebijakan yang diskriminatif.
"Kebijakan ini tidak untuk publik artinya kebijakan ini diskriminatif kan. Dalam kelompok tertentu para pelaku usaha dan developer ini jadinya," jelasnya.
