bakabar.com, BANJARBARU – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bak dilanda badai setelah ketua umumnya, Suharso Manoarfa, dicopot.
Menyikapi kondisi ini, Ketua DPW PPP KalselM. Aditya Mufti Ariffin, menjawab diplomatis.
“Kami masih mempelajari aturan,” ujar Ovie sapaan akrabnya, saat dihubungi bakabar.com, Rabu (7/9).
Terkait dualisme partai, pihaknya, kata Ovie, akan mengkaji dan meminta masukan berkaitan dengan masalah yang terjadi di PPP.
“Insyaallah kami akan menentukan arah setelah semuanya berjalan,” tuntasnya.
Suharso Manoarfa dicopot sebagai Ketua Umum melalui hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Serang, Banten, belum lama tadi.
Namun, pada Selasa (6/9) kemarin, Suharso Manoarfa mengklaim masih menjabat sebagai Ketua Umum PPP.
Sementara hari ini, Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP,Muhammad Mardiono, mengatakan proses penunjukan dirinya sebagai Plt. Ketua Umum PPP sudah sesuai koridor dan penunjukan dirinya sebagai pimpinan partai berlambang Kakbah telah sesuai AD/ART.
Mengutip Tempo, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyebut usulan pemberhentian Suharso telah disepakati 30 dari total 34 Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPP dalam Mukernas. Sedangkan, sisa empat DPW yang tidak hadir, menurut Arsul karena tidak mendapat tiket pesawat.
Arsul mengungkap dorongan untuk konsolidasi partai menjadi alasan kuat pencopotan Suharso. Keinginan itu belakangan diperkuat oleh pernyataan Suharso soal amplop kiai yang memicu kontroversi sejumlah pihak di internal partai.
Ia pun menyampaikan Mukernas merupakan forum yang sah. Ia menyebut posisi Mardiono hanya berstatus Plt yang menghabiskan masa bakti Suharso hingga 2025.
Dengan demikian, katanya, tak perlu ada forum Muktamar atau Muktamar Luar Biasa untuk mencopot posisi Suharso.
“Kalau kita berpatokan pada AD/ART maka memang Plt meneruskan sisa masa jabatan yang sekarang ini gaya PAW saja ibaratnya,” katanya.
