bakabar.com, JAKARTA - Partai Buruh bakal melakukan aksi unjuk rasa untuk menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (4/4).
Selain itu massa aksi juga sekaligus menuntut pemerintah mencabut Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang pemotongan upah 25 persen.
"Tanggal 4 April akan ada aksi di DPR RI dengan jumlah massa kurang lebih 500 orang. Tuntutannya adalah tolak Omnibus Law UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Selasa (4/4).
Baca Juga: Warning Partai Buruh ke Pengusaha soal THR 100 Persen
Ia menerangkan selama bulan April 2023, buruh akan tumpah ruah memenuhi jalanan untuk melakukan serangkaian aksi penolakan UU Cipta Kerja. Bahkan ia menyerukan akan terjun ke parlemen jalanan setiap pekan.
"Aksi nasional dan aksi daerah akan dilakukan mingguan, dimulai tanggal 4, 11, dan 17 April 2023," ujarnya.
Baca Juga: Pengesahan UU Cipta Kerja, KASBI: Melukai Kaum Buruh
Para buruh juga akan melakukan aksi mogok massal saat May Day tanggal 1 Mei 2023. Diperkirakan sebanyak 5 juta buruh se-Indonesia akan mogok nasional alias setop produksi di 100 ribu pabrik dan perusahaan.
"Aksi tolak Omnibus Law di DPR RI adalah aksi awalan dan serempak dilakukan di beberapa daerah seperti Semarang, Surabaya, Makasar, Batam, dan daerah lain," pungkasnya.
