bakabar.com, BATULICIN – Pihak eksekutif memberikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi terkait tiga Raperda dalam paripurna DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.
Jawaban bupati disampaikan melalui Asisten III Administrasi Umum, Andi Aminuddin, melalui rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, Said Ismail Khollil Alydrus, Jumat (19/8).
Andi Aminuddin menyampaikan jawaban bupati terkait pertanyaan dari Fraksi PDI Perjuangan yang mempertanyakan Penyertaan Modal pada Bank Kalsel apakah tidak berbenturan dengan Perda sebelumnya.
Menurutnya, tidak berbenturan, karena Perda Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2017 sebagai dasar hukum penyertaan modal daerah kepada PT. BANK Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari tahun 2017 sampai dengan 2021.
Sehingga untuk penyertaan tahun 2022 sampai tahun 2026 diperlukan Perda penyertaan Modal Pemerintah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan baru.
Demikian pula saat menjawab pertanyaan dari Fraksi Gerindra, terkait apa yang menjadi faktor perubahan jumlah penyertaan modal pertahunnya jika dihubungkan dengan deviden yang diperoleh oleh daerah dengan pertimbangan keuangan daerah saat ini.
Eksekutif menjawab investasi pemerintah daerah pada prinsipnya dilaksanakan apabila diperkirakan APBD mengalami surplus. Dari beberapa investasi yang dilakukan oleh Pemkab Tanah Bumbu sejauh ini investasi di Bank Kalsel yang telah nyata memberikan dampak dan manfaat berupa keuntungan deviden maupun bagi masyarakat khususnya kalangan usaha berupa pinjaman modal kerja.
“Berdasarkan hal tersebut serta kinerja Bank Kalsel yang terus mengalami peningkatan, maka investasi pada Bank Kalsel merupakan pilihan yang menguntungkan,” jelas Aminuddin.
Paripurna juga dihadiri unsur forkopimda serta sejumlah pejabat lingkup Pemkab Tanah Bumbu.
