bakabar.com, JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan sikap netralitas seluruh prajurit TNI pada pelaksanaan pemilu 2024 mendatang.
Yudo menekankan lima poin yang akan disikapi oleh seluruh prajurit TNI. Pertama, tidak memihak dan memberi dukungan kepada partai politik manapun, beserta pasangan calon presiden dan wakil presiden.
“Kedua, tidak memberikan fasilitas tempat atau sarana dan prasarana milik TNI kepada pasangan calon dan partai politik untuk digunakan sebagai sarana kampanye,” kata Yudo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11).
Baca Juga: DPR Minta Polri Antisipasi Ancaman Terorisme jelang Pemilu 2024
Ketiga, keluarga prajurit TNI yang memiliki hak pilih atau hak individu selaku warga negara Indonesia dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih.
Keempat, tidak memberikan tanggapan, komentar, dan mengunggah apapun terhadap hasil hitung cepat sementara yang dikeluarkan oleh lembaga survei.
"Lima, menindak tegas prajurit TNI dan PNS yang terbukti terlibat politik praktis, memihak, dan memberi dukungan partai politik, serta pasangan calon yang diusung," ungkapnya.
Baca Juga: KSAD: Prajurit Berpolitik Harus Keluar dari TNI
Adapun tugas pokok TNI akan membantu kepolisian dalam pengamanan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum presiden, wakil presiden, legislatif, dan pemilu kepala daerah serentak tahun 2024.
Untuk itu, dia menegaskan akan ada sanksi yang dikenakan apabila TNI aktif ikut terlibat dalam politik praktis pada Pemilu 2024.
"Jadi tidak TNI aktif. Kalau TNI aktif ikut terlibat politik praktis itu sanksinya pidana dan tindakan disiplin dari komandannya. Jadi kami koridornya itu saja," ucapnya.
Pada kesempatan tersebut, Kasad mengikuti Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI bersama dengan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.
