bakabar.com, JAKARTA - Ekonom Senior INDEF, Didin S. Damanhuri menilai wajar sikap PT Pakuwon Jati Tbk yang menunda pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Padahal, diketahui PT Pakuwon Jati Tbk sudah melakukan groundbreaking tahap kedua yang langsung dihadiri Presiden Joko Widodo, Rabu (1/11).
Didin menerangkan kondisi tersebut juga disebabkan karena kondisi infrastruktur IKN yang masih belum tuntas. Khususnya kawasan inti yang diproyeksikan menjadi kawasan pemerintahan dengan sokongan dana dari APBN.
"Kawasan inti itu kan memang kewajiban pemerintah. Wajar itu. Pengusaha kan rasional," kata Didin yang juga Guru Besar IPB ini kepada bakabar.com, Selasa (5/12).
Baca Juga: APBN Terlanjur Nyemplung, Tak Mungkin IKN Dibatalkan!
Baca Juga: Anies-Cak Imin Tolak IKN, Menteri Bahlil: Halusinasi!
Keraguan PT Pakuwon Jati Tbk, kata Didin, mengindikasikan dua groundbreaking terakhir memunculkan kesan pemerintah sedang memobilisasi investor domestik. Dengan begitu muncul citra megaproyek IKN menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di IKN.
Dengan kondisi tersebut menurutnya tidak masuk akal bila sampai Agustus 2024 sudah ada fasilitas sektor swasta seperti mall, hotel hingga fasilitas penunjang seperti ruang terbuka hijau dari pihak swasta.
Diketahui, pada 2024 pemerintah tengah memproyeksikan mulai memindah secara bertahap klaster Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN. Termasuk di antaranya klaster TNI dan Polri.
“Kalau gelombang ASN dan TNI Polri belum memungkinkan untuk migrasi besar-besaran. Swasta akan berpikir ulang membangun mall dan sebagainya,” paparnya kepada bakabar.com.
Karena itu, Didin menyarankan agar pemerintah perlu segera menuntaskan pembangunan kawasan inti yang akan digunakan sebagai pusat pemerintahan.
Baca Juga: IKN Jadi Kota Modern, 'Good Bye' Kabel Menggantung
Dengan dituntaskannya kawasan tersebut, kata Didin, secara tidak langsung akan memberikan kepastian kepada invostor domestik untuk segera membangun infrastruktur yang diinginkan.
“Mereka (investor) akan berhitung secara realistis. Kemarin (groundbreaking) itu para pengusaha hanya ingin menyenangkan Jokowi saja,” terangnya.
