bakabar.com, JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bentuk komitmen OJK dalam mendukung ASEAN yang berkelanjutan melalui Taksonomi ASEAN yang Berkelanjutan (ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance/ATSF). Itu terbukti dari diperbaharuinya ATSF yang telah terbitkan pada 27 Maret lalu, dengan berfokus pada sektor energi, salah satu sektor dari 6 fokus sektor pada ATSF.
"Pembaharuan itu menunjukkan komitmen ASEAN dalam mewujudkan ekonomi rendah karbon," ujarnya di perhelatan ASEAN Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting 2023, Badung, Bali, dikutip Minggu (2/4).
Dengan fokus pada sektor energi, ekonomi regional dan global dapat melihat bagaimana ATSF menarik investasi berkelanjutan, dan bagaimana taksonomi ASEAN yang dikembangkan untuk membiayai transisi merupakan salah satu arah kebijakan menuju transisi bertahap dari bahan bakar fosil menuju sumber energi terbarukan.
Selain itu, mandat Keketuaan Indonesia dalam ASEAN dengan tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth menjadi peluang Indonesia untuk menciptakan panduan pembangunan ekonomi berkelanjutan di level global.
Baca Juga: Aturan Baru OJK, Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan
ASEAN juga telah terbukti sebagai kawasan yang stabil dan tangguh yang dapat menunjukkan kemajuan dalam integrasi keuangan. Taksonomi ASEAN adalah contoh nyata bagaimana anggota ASEAN memastikan kawasan ini tetap menarik bagi investor.
Menurut Mahendra ada tiga isu penting dan relevan yang menjadi pembahasan utama dalam Taksonomi ASEAN Versi 2 yakni mekanisme transisi energi terbarukan yang menjadi roda pertumbuhan ekonomi ke depan; dukungan pembiayaan transisi berkelanjutan yang bermanfaat bagi seluruh negara anggota ASEAN; dan prinsip adil dan terjangkau yang wajib mendasari mekanisme transisi energi hijau.
Untuk itu, OJK berkomitmen untuk mendorong pelaksanaan transisi energi terbarukan di ASEAN. "OJK senantiasa aktif menyampaikan pentingnya untuk terus mendukung transisi energi secara bertahap, khususnya penghentian secara bertahap pembangkit listrik tenaga uap batu bara (coal phase-out) dan secara bersamaan memastikan pertumbuhan sosial dan ekonomi ASEAN tidak dikesampingkan," katanya.
Baca Juga: Digitalisasi Keuangan di Indonesia, OJK: Berdampak Besar bagi UMKM
Lebih lanjut Mahendra menyampaikan bahwa upaya yang telah dilakukan selama ini telah mendapat dukungan dari lembaga jasa keuangan baik nasional maupun asing, berupa kesediaan dan kesiapan untuk mendukung pendanaan program penghentian secara bertahap proyek dengan bahan bakar fosil.
Mahendra juga mengundang negara anggota ASEAN untuk mendukung ATSF Versi 2 dengan menjadikannya sebagai rujukan dalam pengembangan Taksonomi Nasional, yang dapat menarik berbagai investasi dari dalam dan luar negeri serta dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di ASEAN.
"Indonesia dan ASEAN harus dapat menjadi contoh dalam penerjemahan komitmen keuangan berkelanjutan menjadi aksi, proyek dan benefit yang nyata bagi aspek sosial, lingkungan dan bisnis," terang Mahendra.
Baca Juga: Terbitnya UU P2SK, OJK Fokus Pindah Kantor ke IKN
Komitmen Indonesia dalam mewujudkankeuangan yang berkelanjutan bersama negara anggota ASEAN sudah dimulai sejak dibentuknya ASEAN Taxonomy Board (ATB) pada Maret 2021 dan diterbitkannya ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance Versi 1 (ATSFv1) pada November 2021 dalam rangkaian COP 26.
ATSF merupakan pedoman yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan aktivitas ekonomi dan proyek-proyek berkelanjutan. Taksonomi ini ditujukan untuk fasilitasi transisi dengan mempertimbangkan keragaman dalam pembangunan ekonomi, sektor keuangan, dan infrastruktur di berbagai ASEAN Member States (AMS).
