bakabar.com, JAKARTA - Cawapres 03 Mahfud MD bilang banyak tambang ilegal yang dibekingi aparat penegak hukum. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mereaksi.
Pengkampanye Jatam Nasional Alfarhat Kasman menilai pernyataan itu bentuk kritik untuk diri dia sendiri. Lantaran Mahfud adalah seorang Menteri Polhukam.
"Kalau misalnya Pak Mahfud itu mengatakan bahwa ketidakterbukaan informasi, kita melihat selama lima tahun ini menjabat sebagai Menkopolhukam dan dia sebenarnya punya akses terhadap hal-hal seperti itu," katanya kepada bakabar.com, Rabu (24/1).
Baca Juga: Mahfud MD Klaim Tak Ada Pelanggaran HAM di Proyek Wadas
Ia menilai, Mahfud menunjukan bahwa selama menjabat cenderung ikut abai.
"Di sisi lain aku melihatnya justru Pak Mahfud ini ikut mengabaikan hal-hal yang terjadi di lapangan," terang dia.
Baginya, tak mungkin Mahfud tak punya akses atau data. Terkait praktik tambang ilegal.
"Bohong besar jika Pak Mahfud tidak mengetahui atau tidak punya akses terhadap tambang-tambang ilegal yang ada di daerah," tegasnya.
Karena itu, kata Kasman, ada ketidakbecusan pengurus negara. Dalam menangani praktik tambang ilegal.
Padahal semua pengurus negara tahu daya rusak yang dihasilkan tambang. Baik itu ilegal atau berizin.
"Sebetulnya tambang ilegal itu terjadi karena ada pembiaran dari pengurus negara itu sendiri," ketusnya.
Baca Juga: Menteri LHK Bilang Mahfud MD Salah Data Deforestasi
Dia menduga, maraknya praktik tambang ilegal dikarenakan ada oknum aparat negara yang menjadikan kekuasaannya. Sebagai kekuatan untuk melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Bahkan cenderung menyengsarakan masyarakat.
Dugaan lainnya, karena ada aparat keamanan yang juga punya bekingan lagi yang lebih besar. Lalu mereka diberikan legitimasi bahwa bahwa bakal aman.
"Ada dua kemungkinan itu. Untuk mendapatkan provit yang lebih besar dan di sisi lain karena dia punya power, dia punya kekuasaan kekuasaan. Itu yang digunakan. Jadi kecenderungannya ini adalah abuse of power penyalahgunaan kekuasaan," jelas Kasman.
