bakabar.com, JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut akan melakukan reshuffle kabinet pada awal tahun 2023.
Bisik-bisik tetangga, ada dua menteri yang berasal dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yaitu Syahrul Yasin Limpo (Menteri Pertanian) dan Siti Nurbaya (Menteri KLHK) yang akan kena reshuffle.
Menanggapi isu tersebut, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai, perombakan pada Kabinet Indonesia Maju kali ini adalah murni alasan politis. Hal itu berkaitan dengan manuver Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) pada 3 Oktober silam.
"Kemungkinan reshuffle kali ini basisnya politik. Saya melihat reshuffle kali ini adalah persoalan deklarasi Nasdem untuk Anies Baswedan," kata Ujang, Senin (26/12).
Baca Juga: Surya Paloh: Jokowi Masih Presiden Nasdem
Lebih lanjut Ujang mengungkapkan, reshufle dengan alasan politis tidak lagi memandang kinerja dari menteri tersebut. Artinya tidak ada pengaruh meskipun menteri tersebut memiliki kinerja yang baik namun akan tetap direshufle.
Untuk itu Ujang menyimpulkan jika terjadi reshufle pada partai NasDem maka bisa dikata hal itu murni politik imbas dari manuver NasDem mendeklarasikan Anies dan berencana berkoalisi dengan oposisi (Demokrat dan PKS). Sementara posisi NasDem saat ini berada di barisan partai pendukung pemerintah.
"Artinya ini pure karena politik, bukan berbasis pada kinerja. Kalau berbasis kinerja ya banyak menteri-menteri yang akan terkena reshuffle karena banyak kinerjanya yang babak belur, biasa-biasa saja, tidak perform," tuturnya.
Baca Juga: NasDem Tak Mau Ambil Pusing Soal Isu Operasi Senyap 'Lenyapkan' Anies
Baca halaman selanjutnya...
Meskipun menyebut tindakan Jokowi melakukan reshufle kabinet karena alasan politis tidak etis, namun Ujang menyebut itu sudah menjadi bagian dari risiko yang harus ditanggung NasDem.
Ujang yakin Surya Paloh telah mempertimbangkan segala risiko sebelum mengambil langkah.
"Ketika Nasdem mencalonkan capres yang itu tidak disukai oleh kalangan Istana ya pasti punya risiko tersendiri dalam konteks politik. Dan Nasdem sudah tahu dan paham itu," ungkapnya.
Demokrat Minta PDIP Tidak Arogan
Merespons isu pencopotan terhadap Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Deputi Bapilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menyebut rencana itu perlu dievaluasi.
Baca Juga: Relawan Kalsel Berharap Demokrat Segera Deklarasikan Anies
Menurutnya, dinamika politik di internal koalisi parpol pendukung pemerintah seharusnya diselesaikan secara bijak dengan tetap menghargai hak prerogatif presiden.
"Persoalan dinamika politik dalam koalisi pemerintah silahkan diselesaikan secara bijak tanpa perlu mempertontonkan praktek arogansi politik dengan tetap menghargai hak prerogatif presiden," kata Kamhar.
Kamhar meminta PDIP dalam hal ini Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat tidak menunjukkan perilaku politik kenegarawanan yang tidak taat asas atau arogan.
"Tak elok mempertontonkan ke publik praktik arogansi politik yang terbaca menjadi bentuk intervensi politik yang terus mensubordinasi presiden yang selalu ditempatkan sebagai petugas partai," tutur Kamhar.
Reshufle Menguntungkan NasDem
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, menyebut jika Jokowi melakukan reshufle terhadap Nasdem hal itu justru membawa angin segar bagi NasDem yang akan menuai simpati publik.
Hal itu mengingat aroma politik dari rencana reshufle tersebut tercium sangat kuat sekali. Di sisi lain NasDem tetap berkomitmen untuk tetap mendukung jalannya pemerintahan Jokowi hingga 2024.
"Cuma problemnya kalau reshuffle kabinet kali ini dilakukan oleh Jokowi hanya karena alasan politik Nasdem mendukung Anies, tentu tidak terlampau kondusif karena Nasdem akan mendapatkan simpati dari publik, misalnya menteri-menterinya diganti itu bukan karena kinerja, tapi karena isu faktor politik yang dinilai ingin berbeda dari Jokowi karena mengusung Anies," jelasnya.
"Risikonya kalau reshuffle Jokowi kali ini dilakukan karena faktor politik, justru Nasdem yang akan dapat simpati dan inilah yang sebenarnya ditunggu oleh Nasdem bahwa mereka akan merasa sebagai pihak yang dizalimi, padahal komitmen dan dukungan politiknya terhadap Jokowi masih tetap kuat sampai 2024," tambahnya.
Baca Juga: Sssssttt...Koalisi NasDem, Demokrat dan PKS Akan Segera Deklarasi
Untuk diketahui PDIP melalui Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat meminta Presiden Jokowi mengevaluasi dua menterinya dari NasDem, yakni Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan. Hal itu disampaikan Djarot menyusul sinyal Jokowi akan kembali melakukan reshuffle.
Pernyataan Djarot menuai kritik dari politikus NasDem Irma Surya Chaniago. Dia meminta Djarot tak asal bicara.
"Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Sebaiknya Saiful Djarot jangan asal bunyi. Karena faktanya, dua menteri NasDem yang dia minta dievaluasi adalah menteri-menteri yang punya prestasi," kata Irma.
