bakabar.com, Jakarta- Kabar adanya indikasi operasi senyap untuk menghilangkan nama Anies Baswedan dari bursa Capres 2024 sebelumnya didengungkan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, melalui Twitter @andiarief__.
"Pilpres 2024 hampir dipastikan tidak adil proses dan hasilnya --selama Presiden Jokowi ikut cawe-cawe--. Orang yang berkuasa bisa melakukan apa saja, dan bisa menakutkan," kata Andi Arief dalam cuitan Twitternya pada agustus silam.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, berpendapat, isu menjegal Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai calon presiden (capres) dapat dirasakan gerak-geriknya. Namun, sukar dibuktikan secara kasat mata.
"Upaya menjegal itu enggak bisa dibuktikan, tapi kita, kan, bisa merasakan gelagat-gelagatnya," ucapnya
Hal senada juga disampaikan oleh Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) partai Demokrat, Kamhar Lakumani. Menurutnya ada invisible hand dan memiliki skenario politik yang ingin mencegah koalisi antara NasDem, Demokrat, dan PKS.
''Dalam operasi politik untuk mencoba menggagalkan proses koalisi yang tengah dibiarkan antara Nasdem, PKS, dan Demokrat melalui berbagai iming iming atau gangguan terhadap partai koalisi,'' ujar Kamhar saat dihubungi bakabar.com, Jakarta, Rabu (9/11).
Kamhar juga menyebut berhembusnya rumor politik bahwa PKS mencoba memberikan pembiayaan politik tahun 2024 dan termasuk dua kursi menteri untuk tidak melanjutkan proses yang koalisi yang sedang berjalan dianggap tidak benar.
''Untuk itu yang sedang terjadi saat ini rumor-rumor tadi tentu sengaja di presentasikan untuk mengganggu proses koalisinya sendiri,'' kata Kamhar.
NasDem Tidak Mau Ambil Pusing
Wakil ketua DPP Partai NasDem, Ahmad Ali menanggapi dingin isu penjegalan Anies dari bursa capres 2024 dengan mengatakan tidak mau ambil pusing.
Menurut Ali pihaknya tidak ingin memiliki prasangka buruk terkait isu-isu yang beredar di masyarakat. Dibanding memikirkan hal yang belum tentu kebenarannya Ali ingin NasDem fokus pada pengusungan Anies sebagai capres ke depan.
"Janganlah kita saling curiga satu sama lain, kita lakukan soal dukungan capres ini dengan yang baik-baik saja," ujarnya pada Rabu 9 November 2022.
Lebih lanjut, salah satu deklatator IndonesiAnies ini berharap tidak ada saling provokasi dan saling hasut pada Pilpres 2024. Ia tidak ingin pesta rakyat 5 tahun sekali tersebut justru menjadi sumber perpecahaan masyarakat.
"Sudah lah jangan bilang tokoh A begini, tokoh B begini termasuk kepada Pak Anies. Kita sama-sama ikut pilpres damai saja, Biarlah kita diadili oleh rakyat. Tapi jangan saling hina, saling sikut nanti yang ada polarisasi tambah kelihatan " lanjut Ali.
Berbagai Usaha Jegal Anies
Berbagai upaya yang ditafsirkan oleh banyak pihak untuk menjegal Anies sebagai capres 2024 telah dilakukan bahkan sebelum Anies dideklarasikan oleh NasDem. Seperti pemanggilan Anies oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi event formula E.
Tindakan KPK tersebut mendapat tanggapan keras dari Forum Advokat Indonesia dan melaporkan ketua KPK Firli Bahuri ke Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK). Firli dianggap menyeret Lembaga anti rasuah tersebut ke ranah politik.
Serangan juga datang dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Mereka menuding Anies ikut menikmati politik identitas yang dilakukan oleh kelompok pengusungnya pada Pilkada DKI Jakarta 2017. PSI memberi julukan kepada Anies sebagai bapak politik Identitas.
Program Anies saat menjabat Gubernur DKI Jakarta juga tidak luput dari serangan. Seperti program jalur khusus sepeda. Progam tersebut disebut sebagai program gagal oleh Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak.
Selain serangan yang langsung menyasar ke Anies, juga ada beberapa gerakan yang ditengarai sebagai upaya jegal Anies. Seperti upaya menggagalkan rencana koalisi partai pendukung Anies. PKS disebut mendapat iming-iming jatah menteri di Kabinet dengan syarat meninggalkan Anies.
