Demokratisasi Politik
Sementara itu, demokratisasi politik yang menjadi gelombang besar dan telah menjadi syarat dalam proses globalisasi, bukannya menjadi faktor solusi. Untuk sementara, bahkan telah mempersulit proses terciptanya konsensus dan efektifitas pemerintahan, terutama dalam mengambil keputusan dalam rangka mencapai tujuan nasional seperti disebutkan di atas.
Hal ini karena proses demokratisasi politik di Indonesia, seperti Pemilu Kepada Daerah, Legislatif dan Presiden telah menciptakan momentum kompetisi yang bukan berdasarkan kepada jaminan terpilihnya kualitas para pemimpin di tingkat nasional maupun daerah tapi lebih mendorong munculnya para selebritas politik karena keterpilihan lebih didasarkan pada kekuatan uang dan popularitas.
Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pergeseran radikal visi dari para pemimpinnya untuk mengembangkan platform pembangunan berbasis kerakyatan, yakni lebih berbasiskan kepada nilai, kecerdasan, dan sumberdaya lokal dalam menghadapi proses globalisasi.
Dengan demikian lebih menjamin keswadayaan, kemandirian dan kedaulatan nasional di dalam proses pembangunan sehingga ekonomi rakyat dapat menjadi fokus pembangunan yang menjamin kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Inilah yang dimaksud dengan perlunya pengembangan kemandirian dan ekonomi kerakyatan serta menjamin pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Dalam catatan kita, proses pembangunan yang berlangsung secara sistematis sejak 1970-an hingga sekarang lebih berbasiskan growth oriented. Lebih khusus lagi, sejak reformasi yang terjadi adalah sebuah proses pertumbuhan yang hanya didukung oleh faktor konsumsi dan spekulasi capital inflow lewat pasar finansial yang menyulitkan sektor riil untuk bergerak. Sehingga pemulihan ekonomi di Indonesia makin sulit dicapai apalagi menghadapi krisis keuangan ekonomi global dewasa ini.
