bakabar.com, JAKARTA - Senator DPD RI Syarif Abdurrahman Bahasyim berang atas tragedi berulang meledaknya tungku smelter. Kali milik PT ITSS Morowali.
Menurutnya, kesalahan jelas ada di pemerintah. "Tentu saja muara kecelakaan kerja ini ada di pemerintah. Regulasi ada di mereka, yang menertibkan mestinya juga mereka," kata wakil ketua Komite Hukum yang akrab disapa Habib Banua itu, Minggu (24/12).
Apalagi insiden ini terjadi di kawasan proyek strategis nasional (PSN). Yang mana dikelola oleh pihak swasta. Yakni PT Industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
Baca Juga: Smelter PT ITSS Meledak, JATAM: Bukan Pertama, Terus Terulang!
Lantas, kenapa Habib Banua menyalahkan pemrintah? Jawabnya, sederhana. Ia melihat pengawasannya tak maksimal. Dalam hal ini adalah ada dua kementerian. Perindustrian dan investasi.
Karena dua kementerian itulah yang paling bersinggungan dengan urusan hilirisasi. "Kan mereka yang punya wewenang," ucapnya.
Habib punya ingatan. Bahwa kecelakaan kerja yang menewaskan pekerja tak cuma terjadi sekali. Sebelumnya juga pernah. Tak salah jika ia menyimpukan kementerian lalai.
Di bagian ini, ia punya tudingan keras. Bahwa pemerintah hanya berambisi menggenjot pertumbuhan ekonomi. Tapi luput untuk urusan SDM. Para pekerja. Kata dia, kementerian yang bertanggung jawab gagal memberi jaminan keselamatan.
Baca Juga: Smelter Morowali Meledak, IMIP Klaim Bertanggung Jawab
"Kalau tidak becus mengatasi urusan beginian, lebih baik menterinya mundur saja. Biar diganti yang sanggup," tegasnya.
Biar tahu saja. Menteri Perindustrian saat ini adalah Agus Gumiwang Kartasasmita. Sementara Menteri Investasi; Bahlil Lahadalia.
Kata Habib, kedua menteri itu mestinya mampu mengelola dengan baik urusan praktik hilirisasi maupun investasi. Tak cuma bicara untung rugi negara. Tapi juga hak kesejahteraan dan keselamatan pekerjanya.
"Saya yakin. Banyak kok di Indonesia ini yang bisa lebih baik jadi menteri," sebutnya.
Baca Juga: YLBHI Tantang Komnas HAM Sikapi Tragedi Smelter ITSS Morowali
Sekali lagi, ia mendesak pemerintah melakukan langkah konkret. Tak cuma tindakan, tapi juga langkah antisipasi. Sehingga insiden serupa tidak terjadi lagi.
"Ya, itu tadi. Kalau tak bisa melakukan perbaikan, ya mundur saja menterinya," tekannya.
Di sisi lain, Habib juga menekan pemerintah untuk mengkaji ulang perusahaan pemegang hak di sana. Kata dia, kalau tak layak, jangan dipertahankan. "Intinya Harus ada sikap tegas!," tutupnya.
