bakabar.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi melakukan kunjungan kerja ke Wuyi, China Jumat (2/4).
Dalam kunjungannya tersebut Retno bertemu dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi untuk memastikan China tetap melakukan pengiriman vaksin Covid-19 sesuai kesepakatan dua negara.
Komitmen ini kembali ditegaskan Retno kepada Wang Yi di tengah pembatasan ekspor vaksin yang dilakukan oleh beberapa negara.
Retno tak menampik fenomena pembatasan ekspor vaksin ini terjadi karena terjadi lonjakan kasus di beberapa negara produsen vaksin.
“Di tengah dunia yang sangat dinamis, dalam pertemuan bilateral dengan state consuler kita bahas kembali untuk kerja sama vaksin dalam jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek kami mengharapkan Pemerinah China untuk memberikan dukungan agar pengiriman vaksin yang menjadi komitmen mengikat bisa dilakukan sesuai jadwal yang ada,” ujar Retno dalam konferensi pers, seperti dilansir Republika.co.id, Jumat (2/4).
Selain bertemu dengan Wang Yi, Retno juga bertemu langsung dengan para produsen vaksin di China. Ia melakukan pembicaraan terkait komitmen tersebut dan memastikan tidak ada kendala produksi dari para produsen vaksin ini.
“Isu penolakan kerjasama vaksin juga kita bahas langsung dengan para produsen vaksin di china,” ujar Retno.
Akhir Maret kemarin, India, pembuat vaksin terbesar di dunia, menghentikan sementara ekspor vaksin AstraZeneca yang diproduksi oleh Serum Institute of India (SII), karena para pejabat fokus untuk memenuhi permintaan domestik yang meningkat.
The Serum Insitute akan mengirimkan 90 juta dosis vaksin untuk Covax selama Maret dan April. Meskipun belum jelas berapa banyak dosis yang akan dialihkan untuk penggunaan domestik, fasilitator program memperingatkan bahwa penundaan pengiriman tidak bisa dihindari.
India belum memberikan perincian tentang lamanya pembatasan ekspornya. Namun UNICEF yang menjadi mitra distribusi Covax, mengatakan pada akhir pekan bahwa pengiriman diperkirakan akan dilanjutkan pada Mei.
Keputusan India adalah yang terbaru dari serangkaian kemunduran terkait Fasilitas Covax, yang diandalkan oleh 64 negara miskin, setelah gangguan produksi dan kurangnya kontribusi pendanaan dari negara-negara kaya.
