"Hentikanlah isu-isu bohong yang memelintir pernyataan-pernyataan kami yang menolak keras politik uang," ujar Denny.
Sedari awal, kata Denny, pihaknya secara tegas menolak segala modus politik uang guna memengaruhi suara pemilih.
"Jangan kaitkan tindakan kami menolak politik uang dan segala kecurangan dengan para para tokoh, alim ulama dan tuan guru di Banua," ujar Denny.
Beberapa waktu lalu muncul wacana Bawaslu Kalsel menertibkan spanduk imbauan antipolitik uang. Terutama spanduk berisi narasi, "Ambil Duitnya Jangan Cucuk Orangnya".
Menurutnya, spanduk itu justru selaras dengan visi Bawaslu menolak politik uang. Apalagi juga terdapat peringatan akan sanksi pidana yang mengintai ke pelaku politik uang.
Jika spanduk-spanduk demikian sampai ditertibkan, maka Bawaslu Kalsel makin membuka ruang politik uang setelah sebelumnya dianggap menutup mata atas pembagian uang dan barang yang sudah terjadi.
Denny meminta Bawaslu bertindak proporsional dalam penertiban. Mengambil contoh, di lapangan juga bertebaran spanduk berisi muatan kampanye yang bertuliskan, "Kampung Paman Birin" hingga "Posko Relawan Paman Bakul".
Baliho yang menampilkan foto salah satu pasangan calon dengan para tokoh agama dengan narasi dukungan untuk memilih, dan alat peraga sosialisasi lainnya itulah yang menurut Denny lebih patut ditertibkan.
"Yang pasti kami tidak memasang alat peraga bermuatan kampanye yang oleh karenanya dapat ditertibkan," ujarnya.
Denny menegaskan bahwa kalimat "Ambil Uangnya, Jangan Cucuk Orangnya" berasal dari ceramah Ustaz Abdul Somad.
Kalimat tersebut merupakan upaya pencegahan atas masifnya pembagian uang dan barang kepada pemilih yang bebas dilakukan tanpa sanksi hukum apapun.
"Semestinya, pihak-pihak yang tidak melakukan politik uang tidak merasa keberatan. Mengutip slogan PPATK: Kalau Bersih Kenapa Risih," ujar Denny.
Denny juga menyayangkan dengan telah beredarnya berbagai pemelintiran pernyataan-pernyataan tentang anti-politik uang yang dibuat seakan-akan mendiskreditkan ulama dan masyarakat Kalimantan Selatan.
"Sejak awal kami konsisten melakukan langkah-langkah strategis untuk mengurangi praktik politik "betetapalan" atau politik "besesogokan"," ujarnya.
Sementara, mengenai pengutipan hasil survei dan sejenisnya yang belakangan disoal sejumlah kalangan, menurutnya itu semata untuk menunjukan bahwa ada praktik politik uang yang masih terjadi.
"Sebagai umat beragama kita harus konsisten untuk melawannya," ujarnya.
Lebih jauh, Denny juga menyentil Bawaslu mengenai maraknya sederet modus politik uang berkedok zakat, sayur-sayuran, hingga pemberian ikan yang hingga kini belum mendapatkan penegakan hukum yang berarti.
"Maka dari itu, upaya untuk mensosialisasikan prinsip antipolitik justru adalah ikhtiar untuk melaksanakan ajaran-ajaran yang telah digariskan oleh para guru dan habaib yang dengan tegas sering memberikan pesan untuk tidak melakukan politik "betetapalan" atau politik "besesogokan" dalam memilih kepala daerah," paparnya.
Lantas, bagaimana antisipasi Denny?
Tim H2D, kata dia, akan mengoptimalkan penjagaan-penjagaan mulai beberapa hari menjelang pencoblosan, mendirikan posko-posko penjagaan agar tidak terjadi politik uang, dan melakukan pengawalan terhadap kotak-kotak suara.
Karenanya, pihaknya telah menyiapkan banyak satuan tugas pemberantasan politik uang dan saksi-saksi yang akan hadir di TPS, 9 Juni mendatang.
"Kami mendorong semua pihak termasuk penyelenggara untuk bersikap netral dan profesional, dan mendorong pasangan calon lain untuk tidak melakukan praktik politik uang ataupun kecurangan dalam bentuk apapun," ujarnya.
"Kami juga mendorong agar para pemilih tetap bersikap tenang, tidak terpancing dengan berbagai dinamika yang terjadi di lapangan, serta meredam emosi," ujarnya.
Soal Spanduk “Ambil Duitnya Jangan Cucuk Orangnya”, Denny: Kalau Bersih Kenapa Risih?
