bakabar.com, SAMARINDA - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Puji Setyowati menyoroti kemiskinan di Kaltim yang terus mengalami kenaikan. Berdasarkan data pada tahun 2022 ada penurunan 0,6 persen.
Meskipun demikian, persentase penduduk miskin Kaltim masih di bawah rata-rata nasional. Angka kemiskinan nasional tercatat angka kemiskinan 9,36 persen dan Kaltim 6,11 persen. Sementara Provinsi dengan angka kemiskinan terendah ada di Bali sebesar 4,25 persen dan tertinggi Papua 26,03 persen.
Menurutnya sejauh ini tingkat kemiskinan telah menurun sekitar 0,6 persen, namun tahun 2023 ini, angkanya mulai naik lagi sehingga perlu langkah-langkah strategis dari pemerinta.
Baca Juga: Harga Pangan Naik, DPRD Kaltim Minta Pemerintah Lakukan Operasi Pasar
“Indikatornya banyak, apakah karena adanya PHK (pemutusan hubungan kerja) baru, ataukah memang kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan, ataukah ada inflasi harga melambung tinggi sehingga daya beli masyarakat tidak mampu lagi,” bebernya.
Legislator Fraksi Demokrat ini juga mengungkapkan persoalan kemiskinan tidak hanya berbicara satu indikator saja. Lebih dari itu perlu disiapkan lapangan pekerjaan untuk masyarakat.
“Kita mendorong kepada pemerintah untuk menggarap hilirisasi,” ujarnya.
Baca Juga: DPRD Kaltim Minta Perusahaan Sawit Berikan Hak Plasma Sesuai Aturan
Puji mendorong masyarakat juga agar mengoptimalkan sumber daya yang ada. Misalnya pisang, singkong ubi dengan kualitas yang bagus, setelah dipanen, dikirim dikirim, keluar pulau.
Sejauh ini, pisang dan singkong atau ubi itu dibuat berbagai produk, hasil olahannya dikirim kembali ke pasar-pasar Kaltim.
“Saat masih bahan baku dibeli mereka di Kaltim 50 ribu rupiah, tapi setelah diolah harganya jadi 5 juta rupiah,” ujar Puji.
Baca Juga: DPRD Kaltim Dorong Pembangunan Berkelanjutan untuk Aset Pemprov
Ia juga meminta pemerintah melakukan hilirisasi dengan mendirikan pengolahan-pengolahan sesuai dengan sumber daya alam yang ada di Kaltim untuk mengurangi angka kemiskinan.
“Kalau pemerintah berkomitmen mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah yang kaya raya akan sumber daya alam ini, harus konsekuen hilirisasi diciptakan untuk lapangan pekerjaan dengan mendirikan pabrik pengolahan,” katanya.
Lebih lanjut politikus daerah pemilihan (Dapil) Samarinda ini menuturkan perbaikan infrastruktur yang tidak dipenuhi dengan baik juga salah satu penyebab kemiskinan. Karena ongkos yang mahal
“Dia menanam cabe di hulu sana, mau dibawa ke pasar, tetapi jalannya dari rumah menuju pasar biayanya melebihi harga cabe,” tuturnya.
Puji berharap APBD yang ada dipergunakan untuk infrastruktur dan konektivitas dibenahi, bukan hanya yang ada di perkotaan tetapi mencakup dan menjangkau masyarakat di desa-desa. (ADV/DPRD Kaltim)
