bakabar.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri lebih memilih dan memprioritaskan hadir di tengah para kepala desa yang berkumpul di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/3) kemarin.
"Saya melihatnya sangat penting acara-acara di HUT UU Desa, jika dibandingkan dengan pembekalan DPC PDIP Se-Jawa Timur," kata pengamat politik Ujang Komarudin kepada bakabar.com, Senin (20/3).
Baca Juga: PDIP Peringatkan Kader Jawa Timur Patuhi Keputusan Megawati
Megawati ogah menghadiri pertemuan yang menghadirkan para Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan pimpinan Badan Pemenangan Pemilu DPC PDIP se Jawa Timur. Sebab Megawati mengutus Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto untuk menjalankan tugas partai di Jawa Timur.
"Mungkin kalau acara di DPC sudah ada orang yang mengurus, bisa jadi Megawati sudah mendelegasikan kepada elite lainnya," ujarnya.
Ujang menilai bahwa skala prioritas bagi Megawati yakni merebut perhatian dan ketertarikan para kepala desa, terutama jika dikaitkan dengan pemenangan Pemilu 2024.
Baca Juga: Megawati Serukan PDIP Jawa Timur Berpihak ke Wong Cilik
Maka acara internal partai seperti di Jawa Timur bakal ditanggalkan Megawati demi memberikan perhatian dan kesan politik kepada para kepala desa.
"Saya pun kalau saya menjadi ketua umum, saya akan memilih menghadiri HUT UU Desa itu. Karena di situ lah letak adanya pemilih, suara, dan basis partai politik," jelasnya.
"Tetapi kan kalau soal acara UU Desa ini sangat penting, karena bersentuhan langsung dengan kepala desa. Dan kepala desa ketika bertemu Megawati kan senang, diperhatikan. Suatu saat kan bisa mendukung PDIP," sambung dia.
Bahkan kapasitas Megawati hadir di acara para kepala desa sempat dipertanyakan, maka panitia membalut kehadiran Megawati dengan label sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Baca Juga: Hasto: Capres PDIP 2024 Berasal dari Kader Internal!
Sebelumnya, Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju menghadiri HUT ke 9 Undang-Undang (Desa) di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/3).
Ketua Apdesi, Surta Wijaya menjelaskan kehadiran Presiden RI ke-5 itu bukan sebagai ketua partai, melainkan ketua BPIP.
“Beliau dihadirkan (sebagai) Kepala BPIP, memberikan kajian Pancasila. Jadi hadirnya bukan sebagai ketua partai. Tadi hadirnya adalah sebagai Kepala BPIP,” ujar Surta di GBK, Minggu (19/3).
