bakabar.com, JAKARTA - Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menyebut peluncuran Dana Nusantara merupakan sebuah momentum untuk solidaritas gerakan dari masyarakat adat, Reforma Agraria, dan lingkungan.
"Dana Nusantara juga akan membantu komunitas dari sisi penguatan organisasi dan juga membangun kemandirian ekonomi," kata Dewi, Selasa (9/5).
Selain itu, Dewi menjelaskan jika pembentukan Dana Nusantara adalah bentuk partisipatif di tingkat komunitas, dimana ketiga lembaga, yakni, AMAN, WALHI dan KPA berkonsultasi dengan anggotanya yang tersebar di sejumlah wilayah yang dilakukan pada medio pertengahan hingga akhir 2022.
Hingga Desember 2022, uji coba implementasi Dana Nusantara telah didistribusikan ke 30 komunitas masyarakat adat dan komunitas lokal di Indonesia.
Baca Juga: Peluncuran Dana Nusantara, MenkopUKM: Perkuat Ekonomi di Level Grassroot
"Masyarakat adat dan komunitas lokal adalah kelompok masyarakat yang memahami tentang bagaimana menjaga lingkungan. Dan kami percaya, bahwa di tingkat komunitas akan mampu mengelola dukungan Dana Nusantara dengan baik," ujarnya.
Lahirnya Dana Nusantara juga sejalan dengan target KPA untuk meningkatkan pemetaan wilayah adat, wilayah kelola rakyat, dan lokasi prioritas Reforma Agraria sebesar 20 juta hektar, pendaftaran tanah dan wilayah masyarakat adat dan komunitas lokal seluas 7,8 juta hektar. Ini juga termasuk rehabilitasi dan restorasi 3,5 juta hektar wilayah serta lahan masyarakat adat dan komunitas lokal.
Selain itu, Dana Nusantara juga ingin mewujudkan berbagai model produksi, distribusi dan konsumsi yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk membentuk pusat-pusat 'Pendidikan Rakyat'.
Target-target tersebut setidaknya akan berdampak langsung pada sedikitnya 30 juta orang atau setidaknya 11% dari total penduduk Indonesia dan berdampak pada 30 juta hektar hutan dan lahan, atau 1/6 dari total luas daratan Indonesia.
