bakabar.com, BANJARBARU - Legislator asal Banjarbaru, Windi Novianto menyoroti kasus pembunuhan pekerja seks komersial (PSK) di eks lokalisasi Pembatuan.
Insiden tersebut, kata Windi, membuktikan bahwa praktik prostitusi masih ada di sana.
"Eks lokalisasi Pembatuan itu sebenarnya sudah ditutup pemerintah kota bekerja sama dengan Kementerian Sosial pada tahun 2016. Lalu saat ini ada kejadian itu, tentu kita sangat menyayangkan ternyata lokalisasi ini tak benar-benar tutup, masih ada aktivitasnya," ucap Windi yang merupakan Anggota Komisi I DPRD Banjarbaru, Senin (17/7) siang.
Windi tak menampik jika di sana merupakan daerah pemilihan (dapil) dirinya.
Ketika dirinya menggelar reses atau kunjungan luar, tak terlihat adanya praktik bisnis lendir itu.
"Sebenarnya di sana itu sudah bercampur baur dengan masyarakat. Waktu saya reses tahunya rumah-rumah warga di sana ya rumah tangga saja. Hitungannya tak terlihat ada praktik itu," ungkapnya.
Baca Juga: Polisi Ungkap Kronologi Pembunuhan PSK di Pembatuan Banjarbaru
Pasalnya saat siang hingga sore, lanjut Windi, rumah dan warung kebanyakan tutup. Tak ada aktivitas mencolok.
"Ada rumah masyarakat, sebelahnya ada warungnya. Saat siang kita lewat di sana ya warung itu tutup, masyarakat di sana juga tidak melapor kalau saat malam ternyata ada aktivitas itu," lanjutnya.
Seharusnya, sambung Windi, masyarakat melaporkan praktik prostitusi tersebut.
Sebab selain Satpol PP, masyarakat juga harus terlibat melaporkan adanya praktik prostitusi.
"Harapannya laporan masyarakat lebih kencang jika tahu ada praktik prostitusi di sana karena sudah 7 tahun (pasca ditutup)," sambungnya.
Lantas, apakah pemerintah bisa disebut melakukan pembiaran terhadap praktik prostitusi di eks lokalisasi Pembatuan?
Ia menegaskan pemerintah tidak membiarkan dan tidak menutup mata akan hal ini.
Buktinya pengawasan terus dilakukan Satpol PP Banjarbaru. Bahkan pembangunan infrastruktur semakin gencar di sana.
"Masyarakat di sana sudah diberikan pelatihan, kemudian infrastruktur juga seperti perbaikan paving sudah mulai jalan. Di bangun RTH juga dan dibangun perkantoran seperti kantor kecamatan dan pasar juga ada dibangun. Artinya sudah ada upaya pengalihan," jawabnya.
