bakabar.com, SAMPIT - Dunia birokrasi Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalteng, kembali diguncang ulah oknum anggota DPRD yang diduga mengamuk di Kantor Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DiskopUKMPerindag). Kejadian yang terjadi di Ruang Bidang UKM tersebut bahkan menyebabkan kaca meja tamu pecah akibat aksi menggebrak meja oleh sang oknum.
Salah seorang tokoh masyarakat, Ahmad Yani Ranggan, menyebutkan bahwa anggota dewan tersebut jarang hadir dalam kegiatan DPRD dan lama tidak masuk kantor. Namun, secara tiba-tiba datang dan menekan pihak dinas untuk segera merealisasikan anggaran Pokok Pikiran (Pokir) pribadinya.
"Bukankah pencairan dana daerah harus melalui mekanisme dan tidak boleh semaunya? Sangat disayangkan, oknum anggota dewan seperti itu sepertinya tidak memahami aturan," ujar Ahmad Yani, Rabu (9/7/2025).
Sikap arogan ini memunculkan kritik keras dari berbagai pihak karena dinilai mencederai etika sebagai wakil rakyat. Apalagi, anggaran Pokir merupakan bagian dari proses resmi perencanaan pembangunan daerah yang wajib melewati sejumlah tahapan dan bukan atas dasar tekanan personal.
Menanggapi kejadian ini, Ketua DPRD Kotim, Rimbun ST, menjelaskan bahwa prosedur penanganan perilaku anggota dewan tetap mengacu pada mekanisme yang berlaku, terutama melalui fraksi masing-masing dan Badan Kehormatan (BK) DPRD.
"Kalau secara etik, BK yang bisa menjawab. Kita di DPRD sesuai dengan tata tertib, jadi urusan etika dan sanksi ada di kewenangan BK," jelas Rimbun saat dimintai komentar.
Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak DiskopUKMPerindag maupun dari oknum anggota DPRD yang bersangkutan.
Insiden ini menunjukkan potret buram sebagian perilaku elit politik lokal yang terkesan tidak memahami mekanisme anggaran dan menabrak etika publik. Tindakan arogan seperti ini bukan hanya mempermalukan institusi DPRD, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
Sudah saatnya DPRD, khususnya Badan Kehormatan, bertindak tegas dalam menegakkan etika dan profesionalisme anggotanya. Masyarakat menanti bukan hanya klarifikasi, tapi juga akuntabilitas nyata terhadap tindakan yang mencoreng marwah lembaga legislatif.
Respons BK
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kotim, Syahbana, menegaskan bahwa pihaknya akan segera mengusut kejadian tersebut sesuai prosedur yang berlaku.
"Iya, kita akan minta klarifikasi ke yang bersangkutan dulu. Tentang kronologisnya seperti apa, tentu kita perlu informasi lebih dulu, baik dari pihak terkait maupun dari dinas,” ujar Syahbana, Rabu (9/7/2025).
Sementara itu, Plt Kepala DiskopUKMPerindag Kotim, Johny Tangkere, memilih meredam polemik dan menyebut kejadian tersebut hanya sebagai bentuk salah paham.
"Salah paham aja, nggak apa-apa, nggak usah dipermasalahkanlah. Beliau juga sudah minta maaf ke saya dan sudah saya jelaskan, hanya miskomunikasi saja,” kata Johny, saat dihubungi.
