bakabar.com, MARABAHAN - Pemetaan lahan yang dipermasalahkan warga Desa Simpang Nungki, Kecamatan Cerbon, akhirnya direalisasikan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Barito Kuala (Batola).
Menggunakan tenaga dan fasilitas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batola, pemetaan ulang dilakukan bersama perwakilan masyarakat, Sabtu (10/6) siang.
Proses pemetaan ulang di kawasan perkebunan sawit PT Putra Bangun Bersama (PBB) tersebut, tidak melibatkan perusahaan terkait.
“Sesuai petunjuk dari masyarakat, total 11 titik koordinat yang diambil,” papar Didik Prasetya, Kepala BPN Batola.
“Hasil pemataan tersebut selanjutnya dilakukan pembahasan bersama Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial,” imbuhnya.
Pemetaan itu sekaligus menjadi jawaban atas kegelisahan masyarakat Simpang Nungki atas proses mediasi.
Baca Juga: Tak Puas Proses Mediasi, Warga Simpang Nungki Batola Pasangi Patok di Kebun PT PBB
Baca Juga: Terima Surat Jawaban PT PBB, Klaim Lahan Warga Simpang Nungki Diukur Ulang
Sebelumnya mereka memasang sendiri patok-patok di lahan yang diklaim harus diganti rugi oleh perusahaan perkebunan sawit PT PBB, Senin (5/6).
“Alhamdulillah penentuan titik koordinat sudah dilakukan. Masyarakat juga andil menunjukkan titik-titik ukur,” papar Mirwan Siregar, Plh Kepala Badan Kesbangpol Batola.
“Selanjutnya akan dibuat peta dan dianalisis berdasarkan fakta di lapangan. Kedepan perusahaan dan masyarakat diundang untuk mendapatkan keputusan,” imbuhnya.
Sementara salah seorang warga, Mujhan Almugari, mengharapkan hasil pemetaan ulang itu bisa meyakinkan PT PBB atas klaim warga.
"Mudahan pengukuran yang dilakukan dapat menjadi pertimbangan perusahaan, sekaligus kesediaan memberikan ganti rugi," harapnya.
Baca Juga: Soal Penggantian Kerugian Warga Simpang Nungki Batola, PT PBB Akhirnya Beri Jawaban
Baca Juga: Polemik HGU PT PBB, Warga Simpang Nungki Batola Pertanyakan Ganti Rugi
