bakabar.com, JAKARTA - Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno membela Presiden Jokowi dari pihak-pihak yang mengkritik kunjungan presiden ke Lampung.
Kritikan tersebut sebelumnya dilancarkan oleh Anggota Komisi V DPR RI dari Partai Demokrat Irwan Fecho menilai kerusakan jalan di Lampung terjadi akibat ambisi Presiden Jokowi membangun tol dan mengabaikan pembangunan jalan umum
Menurut Eddy, kunjungan Jokowi itu justru bukti kepekaan presiden terhadap suara masyarakat khususnya netizen yang menyampaikan keluhan jalan yang rusak.
Kedatangan tersebut, kata Eddy, bagian dari kebijakan responsif Jokowi dengan mendengar, mendatangi, sekaligus mengambil tindakan cepat.
Baca Juga: Jokowi Tinjau Jalan Rusak di Lampung, Warga Kalimantan Titip Curhatan
Baca Juga: Jokowi Tinjau Jalan Rusak di Lampung, tapi Lupa Km 171 Tanah Bumbu
“Apa yang dilakukan Presiden Jokowi jangan dilepaskan konteks sebelumnya dari ramai keluhan terhadap kondisi jalan di Lampung. Presiden mendengar, datang dan langsung mengambil tindakan. Justru ini kebijakan responsif,” kata Eddy di Jakarta, Minggu (7/5).
Eddy melanjutkan, setelah kunjungan ke Lampung bahkan Jokowi meminta masyarakat untuk mengadukan beragam persoalan pembangunan infrastruktur melalui media sosialnya.
“Karena pembangunan infrastruktur yang masif di periode Presiden Jokowi ini, maka beliau ingin memastikan pembangunan itu diawasi dengan baik. Ini sebuah inisiatif pemerataan dan sama sekali bukan kesalahan prioritas pembangunan,” lanjutnya.
Baca Juga: Pengerjaan Jalan Rusak di Lampung, Menteri PUPR: Dimulai Juli 2023
Baca Juga: Perbaikan Jalan Rusak di Lampung, Menteri Erick: BUMN Siap Bantu PUPR
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini berharap, kunjungan Presiden Jokowi ke Lampung ini menjadi pesan yang jelas bagi kepala daerah untuk memastikan pembangunan di daerahnya berjalan dengan baik dan merata tanpa ada penyimpangan apapun.
Tak hanya itu, seperti yang diutarakan Jokowi mengenai tugas kepala daerah mengharuskan totalitas sebesar-besarnya melayani rakyat. Terlebih saat ini rakyat dapat dengan mudah mengadu melalui media sosial presiden.
“Hal-hal positif ini jangan dipertentangkan dengan prasangka yang tidak berdasar tentang kesalahan prioritas infrastruktur,” tutup
