bakabar.com, TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), belum lama ini menerima dana insentif fiskal sebesar Rp9,8 miliar, dari Kemetrian Keuangan (Kemenkeu). Apresiasi itu diberikan atas keberhasilannya menekan laju inflasi di daerah.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono mengungkapkan kunci keberhasilan mereka menekan laju inflasi karena mereka telah menetapkan dan menjalankan road map pengendalian inflasi daerah dari tahun 2022 – 2024.
Peta tersebut menjadi kompas yang menggambarkan rencana kegiatan mengenai cara Pemerintah Daerah mengendalikan kebijakan inflasi di Kukar.
Baca Juga: Tekan Inflasi Disperindag Kukar Gelar Pasar Murah Selama 2 Hari
Hal ini diungkap, Sunggono dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi dalam upaya pengendalian harga dan ketersediaan pangan di Kukar yang juga dihadiri Bupati Kukar, Edi Damansyah.
"Memang Kukar telah menerima insentif fiskal yang dimanfaatkan kembali untuk kegiatan pengendalian dan penanganan inflasi," ujar Ketua Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kutai Kartanegara itu, Selasa (17/10).
Sunggono membeberkan, ada 6 upaya konkret yang telah dilakukan Pemkab Kukar dalam penanganan inflasi, di antaranya, melaksanakan operasi pasar murah kerjasama Disperindag dengan Perum Bulog cabang Samarinda.
Operasi pasar murah sudah terlaksana di 52 titik lokasi, dengan data kegiatan pada bulan September 2023 total kuantum terjual 84,093 kg komoditi beras, minyak goreng, gula pasir dan tepung terigu.
Kedua, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang. Ketiga, melakukan kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan. Ke-empat melaksanakam gerakan menanam, merealisasikan belanja tidak terduga dan subsidi ongkos angkut yang bersumber dari APBD.
"Pengendalian inflasi ini, selain telah dilakukan oleh TPID diharapkan juga dilakukan secara bersama-sama dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa," harapnya.
Baca Juga: Raih Penghargaan karena Berhasil Tekan Inflasi, Bupati Kukar Minta Semua Konsisten
Sunggono mengungkapkan, Kukar memang telah ditetapkan sebagai wilayah yang rawan pangan. Namun, status ini ditetapkan bukan karena kekurangan pangan, melainkan karena kurangnya tenaga kesehatan.
Oleh sebab itu, Sunggono juga telah menetapkan strategi untuk memberikan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) dalam merekrut tenaga kesehatan di seluruh kecamatan termasuk desa yang anggarannya dilekatkan pada BKKD.
Selain pada Desa, Dinas Perhubungan Kutai Kartanegara juga akan mengalokasikan anggarannya untuk mengangkut barang dan orang ke wilayah yang sulit terjangkau oleh pangan.
Disamping itu, Dinas Kelautan dan Perikanan juga telah memberikan bantuan kepada masyarakat pra sejahtera melalui bantuan bagi nelayan, termasuk bantuan BBM.
Dalam kesempatan tersebut, Sunggono juga telah mewanti-wanti agar Disperindagkop Kukar bisa menyelesaikan target capaian kinerja untuk melakukan Sertifikasi Halal terhadap 60 ribu pelaku UMKM di Kutai Kartanegara.
"Ada 60 ribu UMKM di Kukar, tapi yang baru dianggarkan 500 juta karena pemerintah pusat telah menginstruksikan di tahun 2024 UMKM harus mempunyai sertifikasi halal," tutupnya. (ADV/Diskomindo Kukar)
