bakabar.com, KOTABARU – Pemkab Kotabaru melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) mengelar rapat kerja (Raker) se-Kalimantan Selatan, Kamis (25/11).
Raker bertema “Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menuju Kemandirian Fiskal Daerah” berlangsung di Hotel Grand Surya, Kotabaru.
Turut hadir dalam raker, kepala badan keuangan daerah/BPKAD, BAPENDA, BPPRD, kabupaten, dan kota se-Kalsel.
Bupati Kotabaru, diwakili Sekda Said Akhmad, mengatakan kemandirian fiskal daerah merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah tanpa tergantung bantuan dari pihak luar termasuk pemerintah pusat.
Mengacu berdasarkan kriteria daerah belum mandiri yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI), besaran Indek Kapasitas Fiskal (IKF) nol persen sampai dengan 25 persen.
Sementara, IKF tertinggi kabupaten/kota di Kalimantan Selatan hanya sebesar 19,30 persen, dan yang terendah sebesar 6,11 persen. Dengan kata lain keuangan daerah seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan masih belum mandiri.
Untuk terciptanya kemandirian fiskal daerah, kata Said, diperlukan upaya-upaya optimalisasi PAD seperti, melalui serangkaian kebijakan, tindakan, dan strategi, identifikasi potensi PAD, pengelolaan data, potensi, dan wajib pajak, serta perbaikan administrasi.
Terus melakukan kegiatan intensifikasi, dan ekstensifikasi lainnya atas pajak, serta retribusi daerah.
“Selamat datang dan melaksanakan raker di Kotabaru. Semoga kegiatan memberikan hasil yang diharapkan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan PAD, sehingga dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah di seluruh Kalsel,” pungkasnya.
Sementara Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotabaru H Hairul Aswandi, menambahkan raker diikuti para kepala instansi terkait di 13 kabupaten/kota se Kalsel.
Raker memiliki tujuan untuk merumuskan mengenai langkah-langkah optimalisasi PAD menuju kemandirian daerah, sehingga ke depan diharapkan daerah tidak lagi sepenuhnya tergantung alokasi dana pusat maupun dana dari luar dan lebih leluasa penganggarannya untuk daerah.
“Kan, selama ini dana pusat cenderung diarahkan seperti DAK. Sedangkan pemerintah daerah perlu hal lain yang diperlukan tetapi dana tidak ada. Inilah tujuannya, mengapa kita adakan rapat bersama,” tandasnya.
