bakabar.com, JAKARTA – Sejak pandemi pertama merebak dua tahun lalu, tidak ada satu pun kasus Covid di Korea Utara. Begitu klaim pemerintah setempat.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan, Korea Utara telah melakukan tes Covid-19 sebanyak 1.464 orang, dan tak menemukan kasus positif, demikian laporan NK News pekan lalu.
Dalam situs resmi badan kesehatan itu, Korut juga mengklaim telah melakukan tes PCR terhadap 48.449 penduduk pada 25 November hingga 9 Desember.
WHO memang menerima data tes Covid-19 dari pemerintah Korea Utara, namun mereka tak akan bisa mengonfirmasi jumlahnya secara independen.
Mengutip CNNIndonesia.com, pihaknya mencoba menelusuri informasi dan data Covid-19 di Korea Utara melalui Worldometer dan John Hopkin University. Namun, nama negara itu tak tercantum di website tersebut. Pun tak ada informasi apapun di situs Pengendalian Penyakit (CDC) Korut.
Sementara itu, media pemerintah Korea Utara terus melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan varian Omicron selama beberapa pekan terakhir. Mereka secara khusus menekankan pada poin lonjakan kasus.
Misalnya, Korean Central TV pada 14 Desember melaporkan dua dosis vaksin tak cukup memberikan perlindungan untuk meredam varian Omicron.
Media Korut juga menyatakan, “Vaksin saja tak bisa mengubah situasi pandemi.”
Pemberitaan itu sengaja dipublikasi untuk meredam keinginan lembaga dunia seperti WHO melakukan vaksinasi di Korut.
Pyongyang menjadi salah satu dari dua negara yang hingga kini belum memulai inokulasi untuk masyarakat.
Pemerintahan Kim Jong Un, juga menolak tawaran COVAX yang memberikan hampir 3 juta dosis vaksin Sinovac pada awal Januari lalu.
Korut hanya mengandalkan peraturan super ketat untuk mencegah pandemi Covid-19 masuk ke negara itu. Kemungkinan penutupan perbatasan itu akan berlanjut di masa mendatang.
Langkah Korut menjadi sorotan komunitas internasional dan menuai banyak kritik. Salah satunya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Ketidakamanan pangan, kelaparan parah, kekurangan gizi, masalah kesehatan yang meluas dan kesulitan lain bagi penduduk,” kritik PBB pada 17 Desember lalu dalam resolusi terbaru soal hak asasi manusia Korea Utara.
Sementara itu, media pemerintah Korut, Pyongyang Times terus menyoroti lonjakan kasus Covid-19 di Amerika Serikat dan Eropa.
“Negara-negara barat karena menemukan kesalahan pelanggaran hak asasi manusia di negara lain sembari menutup mata hingga kematian massal mereka imbas Covid-19,” demikian laporan Pyongyang Times mengutip pejabat China pada 15 Desember lalu.
