bakabar.com, JAKARTA – Sejumlah klub yang tergabung dalam Liga 1 Indonesia enggan bersuara mengenai sosok potensial yang menjadi calon Ketua Umum PSSI yang akan dipilih melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang berencana digelar pada 18 Maret 2023.
“Terlalu jauh kalau kita bicara itu, apalagi kami masih tim baru. Jadi kami berharap siapa pun yang terpilih, semoga yang terbaik,” kata Presiden klub RANS Nusantara FC Roofi Ardian seperti dikutip Antara, Jumat (5/11).
Roofi enggan menanggapi ihwal nama-nama yang sudah beredar di masyarakat serta dianggap layak memimpin PSSI. Salah satu nama yang mencuat adalah Menteri BUMN, Erick Thohir.
“Kami tidak mau ikut-ikut ke arah sana,” katanya.
Baca Juga: Komnas HAM: Ketum PSSI Lalai dalam Tragedi Kanjuruhan!
Senada dengan Roofi, Direktur Utama PT Polana Bola Bersatu (PMBM), perusahaan yang menaungi klub Madura United, Zia Ul Haq menyebut pihak juga tidak ingin berkomentar mengenai calon Ketua Umum PSSI.
“Para calon nantinya akan disampaikan oleh Komite Pemilihan PSSI. Setelah itu ada, barulah bisa bicara si A, B, C,” katanya.
PSSI memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) pemilihan ketua umum serta anggota Exco baru, yang normalnya akan digelar pada November 2023, setelah menggelar rapat darurat pada 28 Oktober 2022 di Kantor PSSI, Jakarta.
Organisasi yang kini dipimpin Ketua Umum Mochamad Iriawan itu pun sudah melaporkan kepada FIFA bahwa KLB, untuk memilih ketua umum, wakil ketua umum dan anggota Komite Eksekutif (Exco) baru, akan digelar pada 18 Maret 2023.
Baca Juga: Komnas HAM Pinta Presiden Bekukan PSSI!
PSSI juga memberitahukan kepada FIFA bahwa, sebelumnya, ada kongres untuk menetapkan Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding Pemilihan (KBP) pada 7 Januari 2023.
PSSI menunggu persetujuan dan rekomendasi FIFA terhadap laporan tersebut sampai 7 November 2022 agar segera mengabarkan semua anggotanya soal KLB beserta tahapan-tahapannya.
Desakan kepada PSSI untuk segera menggelar KLB awalnya datang dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang dibentuk Pemerintah Indonesia menyusul terjadinya tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, yang menewaskan 135 orang dan melukai ratusan lainnya.
