News

Airlangga Mundur dari Ketua Umum, Elit Golkar Bantah Ada Desakan Eksternal

Airlangga mengaku mundur untuk mempertahankan keutuhan Partai Golkar dan menjaga stabilitas selama transisi pemerintahan.

Featured-Image
Airlangga Hartarto.(Foto: Istimewa)

bakabar.com, JAKARTA -  Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai ketua umum Partai Golkar. Melalui siaran pers video yang diterima wartawan di Jakarta, Minggu (11/8/2024), Airlangga menyatakan pengunduran dirinya tersebut resmi pada Sabtu, 10 Agustus 2024, malam.

Airlangga mengaku mundur untuk mempertahankan keutuhan Partai Golkar dan menjaga stabilitas selama transisi pemerintahan.

“Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.

Airlangga mengaku pengunduran diri sebagai ketua umum DPP Partai Golkar dilakukan secara damai dan menjunjung tinggi muruah Partai Golkar dalam segala prosesnya.

"Semua proses ini dilakukan dengan damai, tertib, dan menjunjung tinggi muruah Golkar," ucap Airlangga.

Terpisah, Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono menegaskan Airlangga Hartarto mengundurkan diri sebagai ketua umum bukan karena ada tekanan dari internal partai. Menurutnya, pengunduran diri Airlangga itu murni keputusan pribadi.

"Tidak ada tekanan, partai tidak menekan dia. Jadi, dari keinginan dia sendiri," kata Agung Laksono saat dihubungi di Jakarta, Ahad (11/8/2024).

Agung juga menyebut keputusan Airlangga mundur tidak dibahas atau didiskusikan terlebih dahulu di internal partai, termasuk ke kalangan politikus senior Partai Golkar sebelum dia menetapkan sikapnya itu.

"Tidak ada, tidak ada komunikasi atau konsultasi, konsultasi dia (Airlangga) mengundurkan diri, seperti itu, tidak ada," katanya.

 Agung menyebut, sebagaimana yang diumumkan Airlangga, dia memilih mundur karena ingin fokus pada pekerjaannya, terutama selama masa transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo ke pemerintahan Prabowo Subianto yang memenangi Pilpres 2024 bersama Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden terpilih.

"Alasannya sudah dikemukakan ya, dia ingin fokus pada pekerjaannya, terutama pada masa transisi antara pemerintahan di bawah Pak Jokowi dengan pemerintahan presiden yang sudah terpilih, Pak Prabowo. Jadi, Airlangga tidak menguraikan apa alasan yang lain. Saya kira ya seperti itu dipakai sebagai dasar," kata Agung.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan partainya akan menggelar rapat pleno penentuan Plt Ketua Umum pengganti Airlangga Hartarto pada Selasa (13/8/2024).
"Selasa rencananya, paling lama Selasa," kata Doli di rumah dinas Widya Chandra, Jakarta, Ahad (11/8/2024).

Doli membantah partainya retak di tengah Airlangga Hartarto mundur sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar.
"Enggak (retak). Saya kira kita, apa namanya ya, selama ini solid. Selama ini semua roda organisasi berjalan dengan baik," katanya.

Doli juga membantah kabar yang menyebut bahwa keputusan Airlangga mundur sebagai ketum Golkar karena desakan pihak eksternal. Sebelumnya sumber dalam dari partai itu menyebut permintaan mundur terhadap Airlangga muncul dari pihak eksternal sejak Jumat malam.

"Enggak ada (desakan eksternal)," ujarnya..

Doli mengungkapkan alasan Airlangga mundur sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar karena ingin fokus pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

"Maka dia mengundurkan diri. Supaya jalannya organisasi ini tidak terganggu," katanya.



Doli tak membantah terkait kemungkinan Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) dan Bahlil Lahadalia menjadi plt ketum Golkar. Menurut Doli, hal itu akan dibahas dalam rapat pleno.

"Mekanismenya itu setelah seorang ketua mengundurkan diri itu akan disampaikan di rapat pleno. Nanti rapat pleno menerima surat pengunduran diri itu dan kemudian nanti baru dibahas, diputuskan siapa yang akan menjadi pelaksana tugas," jelasnya.

Doli menambahkan, Plt Ketum Golkar nantinya bertugas mempersiapkan pemilihan ketum secara definitif.

Airlangga Hartarto menjadi ketua umum partai Golkar sejak 2017. Musyawarah Nasional (Munas) 2019, menguatkan kembali dirinya untuk tetap menjadi ketua umum sampai 2024. Kepemimpinan Airlangga di partai beringin itu rencananya berakhir pada Desember 2024 mendatang.

Namun sejak beberapa bulan lalu, memang muncul desakan dari internal agar Partai Golkar segera melaksanakan Munas Luar Biasa (Munaslub) untuk regenerasi kepemimpinan.

Pertengahan 2023 lalu, Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mendesak Airlangga untuk mundur. Ridwan juga mengusulkan partainya agar segera menggelar Munaslub untuk menggeser Airlangga dari kursi ketua umum Golkar.

Beberapa pentolan di internal Golkar ingin mendongkel posisi Airlangga dari pucuk pimpinan lantaran dianggap gagal membawa mandat partai untuk diusung pada Pilpres 2024.

Golkar memberi mandat kepada Airlangga untuk menjadi calon presiden dari Golkar. Namun, Airlangga dianggap tidak bisa menyodorkan dirinya untuk berlaga di Pilpres 2024.

Airlangga juga diterpa kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau bahan baku minyak goreng. Airlangga, yang juga Menteri Koordinator Perekonomian itu juga sudah diperiksa oleh Kejaksaan Agung pada Juli 2023.

Sejak era reformasi, Partai Golkar silih berganti dipimpin para tokoh penting. Periode 1998-2004, partai beringin di bawah komando Akbar Tandjung. Kemudian dilanjutkan Jusuf Kalla untuk periode 2004–2009.

Golkar kemudian dipimpin Aburizal Bakrie pada 2009–2014. Lalu dari 2014 hingga 2016, terjadi dualisme antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Periode  2016-2017, Golkar dipimpin Setya Novanto. Setelah itu, Airlangga Hartarto memimpin Golkar sampai saat ini.

Dari semua ketua umum Partai Golkar sejak era reformasi tersebut, tak ada satupun yang pernah mengundurkan diri di tengah jalan. Setya Novanto saat itu terpaksa turun dari ketua umum karena kasus korupsi.(*)

Editor


Komentar
Banner
Banner