bakabar.com, PELAIHARI - Kawasan Industri Jorong (KIJ) Kabupaten Tanah Laut di Kalsel mulai digenjot. Proyek strategis nasional (PSN) andalan Jokowi itu sedang mengejar amdal.
"Fokus kami saat ini, yakni menargetkan analisis dampak lingkungan selesai di tahun ini," kata Project Coordinator PT Wahyu Putra Ramadhan (WPR) Grup untuk Kawasan Industri Jorong Mawan Eko Saputro, Jumat (27/10).
WRP adalah pengelola KIJ. Mereka sudah mendapatkan izin rekomendasi dari Kementerian Perekonomian. Termasuk urusan tata ruang wilayah dari Badan Pertanahan Nasional.
Baca Juga: Rosneft Rusia Tinggalkan PSN Kilang Tuban, ESDM Tidak Peduli
Sekarang tinggal amdal. Yang mana, jika prosesnya selesai, pembangunan KIJ bisa dipercepat.
Terutama pada kawasan industri yang dokumen PKKPR sudah terbit dari pemerintah pusat. Yakni seluas 958 hektare, termasuk RT-RW.
"Dari 958 hektare KIJ yang digarap ini, lahan yang sudah tidak ada lagi pemukiman penduduk. Sebab sudah dikeluarkan," kata Mawan.
Biar tahu saja. Saat ini ada dua tenant yang masuk di KIJ. Yaitu Berkah Andika Bahari (perusahaan galangan kapal) dan PT Aulia Rahmat (perusahaan bongkar muat batu bara. "Terakhir H Rehan juga akan masuk membangun SPBE di KIJ," imbuhnya.
Kata dia, pembuatan masterplan untuk di KIJ berbeda dengan kawasan industri lain. Karena tenant belum mengantre.
Sesuai dengan masterplan KIJ lebih dulu membuat kavlingan. Nantinya pada saat tenant masuk, bakal disesuaikan dengan rancangan.
"Kawasan Industri di KIJ mempunyai luas 958 hektare, dan sekarang sedang proses pembuatan Amdal ditargetkan di bulan November dan Desember 2023 sudah selesai, dilanjutkan dengan izin usaha kawasan industri (IUKI)," ujarnya.
Selain itu pengelola sedang melakukan pembebasan lahan di KIJ secara bertahap. Yang ada sudah dimiliki sekitar 50 hektare.
Baca Juga: PSN Disebut Proyek Titipan, Ini Komentar Presiden Jokowi
Wawan optimis masa depan Kabupaten Tanah Laut ada di industri Jorong. Hanya saja butuh waktu 40 tahun menyelesaikan semuanya. Mengingat pembangunan KIJ terbagi lima fase.
"Tapi ini menyesuaikan iklim industri yang ada di Indonesia, khususnya di daerah,” ucapnya.
Untuk diketahui, KIJ terintegrasi dengan Pelabuhan Pelaihari. Pihak pengelola sudah berkoordinasi dengan Syahbandar dan unit penyelenggara pelabuhan (UPP). Komunikasi itu sampai ke pusat.
