Kedaulatan Pangan

Ketahanan Pangan, Bapanas: Berbasis Kedaulatan dan Kemandirian

Kepala Bapanas Arief Praetyo Adi menuturkan pembangunan ketahanan pangan bersifat multisektor harus berbasis pada kemandirian dan kedaulatan pangan.

Featured-Image
Mandiri benih untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Tanah Air. Foto: ANTARA/HO-M. Syakir

bakabar.com, JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Praetyo Adi menuturkan pembangunan ketahanan pangan yang bersifat multisektor dari aspek hulu hingga hilir harus berbasis pada spirit kemandirian dan kedaulatan pangan. Itu penting untuk menciptakan sistem pangan tangguh dan berkelanjutan.

"Ketahanan pangan Indonesia itu berlandaskan kemandirian pangan dan kedaulatan pangan sesuai amanat UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Mandiri dan berdaulat salah satunya tercermin dari komoditas pangan yang bisa diproduksi dari dalam negeri dan mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional" ujar Arief dalam Seminar Hasil Riset bertajuk “Mendorong Kolaborasi Arah Kebijakan Pangan untuk Indonesia Emas”, di Jakarta, Kamis (15/6).

Arief menuturkan bahwa setiap daerah memiliki potensi dan sumber daya pangan masing-masing yang harus dioptimalkan dan menjadi komoditas andalan daerah.

“Dengan spesifikasi komoditas pangan tersebut didukung oleh pembangunan ekosistem terintegrasi hulu hilir, petani peternak dan nelayan akan lebih bergairah untuk berproduksi karena ada jaminan pasar dan kestabilan harga, karena kalau merugi siapa yang mau berproduksi,” ujarnya pula.

Baca Juga: Bapanas minta Bulog Pasok Kedelai ke Pengrajin Tahu dan Tempe

Hal itu, katanya lagi, selaras dengan amanat Presiden Joko Widodo yang menekankan bahwa stabilitas pangan harus terjaga dan tidak boleh lengah mewaspadai berbagai faktor yang mengganggu rantai produksi, distribusi hingga konsumsi pangan.

Lebih lanjut Arief mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan berbagai langkah dalam upaya penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sesuai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan CPP.

"Yang terpenting, nomor satu kita semua mengutamakan produksi dalam negeri. Karena itu kita mengusulkan model kerja sama pengadaan beras sejak dari on farm bersama Kementerian Pertanian dan Perum Bulog. Ini sinergi yang kita usulkan untuk memenuhi kebutuhan beras sesuai target 2,4 juta ton," ujar Arief.

Baca Juga: Hari Buruh, Partai Buruh: Wujudkan Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan

Arief menjelaskan, dalam menjalankan skema kerja sama ini pihaknya akan mengoptimalkan kapasitas dan infrastruktur yang dimilliki Bulog di sepanjang rantai pasok, mulai dari hulu, produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran, hingga penjualan.

Termasuk di antaranya optimalisasi 7 Modern Rice Milling Plant (MRMP) milik Bulog yang tersebar di daerah-daerah sentra produksi padi, seperti, Lampung, Karawang, Subang, Kendal, Magetan, Sragen, dan Bojonegoro.

"Melalui keberadaan MRMP ini Bulog diharapkan langsung turun dan menjemput bola menyerap lebih banyak hasil panen petani," tutupnya.

Editor
Komentar
Banner
Banner