bakabar.com, JAKARTA - Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) akan diresmikan pada 18 Agustus 2023 mendatang.
Setelah peresmian, nantinya pemerintah akan menggratiskan tiket bagi masyarakat selama 3 bulan (90) hari.
Namun, sejumlah masalah ada sejumlah kekurangan menjelang peresmian KCIC tersebut. Salah satunya, fasilitas berupa angkutan pendukung / feeder yang dapat mengantarkan penumpang menuju tujuannya.
"Kalau keretanya sih tidak apa-apa (tidak masalah). Tapi sarana penunjangnya itu. Mau naik kereta, dari rumahnya mau naik apa? Kalau orang Jakarta ada KRL, ada MRT, Transjakarta. Kalau di Bandung, yang punya rumah di Karawang mau naik apa nantinya?" ujar Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno saat dihubungi bakabar.com, Rabu (28/6).
Menurutnya, sang Kepala Daerah atau Gubernur Jawa Barat terkesan tidak bangga dengan daerah yang dipimpinnya, yang semestinya menyiapkan sarana transportasi feeder untuk warga di luar Bandung.
"Gubernurnya juga tidak bangga. Padahal, sejak awal dia harusnya nyiapin. Jangan nanti setelah (naik) Kereta Cepat, dikasihnya (malah) angkot," ungkapnya.
Djoko menyebut Kereta Cepat itu seharusnya bukan urusan dari seorang Gubernur / kepala daerah.
Semestinya, kata dia, kepala daerah mengurus sarana pendukung untuk memudahkan mobilitas warganya, dan berjalan efektif.
Nyatanya,, hingga kini dukungan tersebut belum terlihat dilakukan oleh sang kepala daerah atau Gubernur.
"Kereta Cepat itu bukan ranahnya dia, ranah dia harusnya menyediakan feeder, seperti bis yang nyaman, pakai ac. Baru itu dia bisa bangga, dia kan kepala daerah," tegasnya.
"Sekarang kalau orang Cimahi naik Kereta Cepat, (selanjutnya) mau naik apa itu? Masa turun kereta cepat naiknya ojek? Padahal sudah saya ingatkan dari lama, jangan lupa," imbuhnya.
