Alasan tersebut adalah Pemda lebih mementingkan bantuan untuk pembangunan infrastruktur jalan baru yang dianggap dapat mengatasi kemacetan selama ini.
"Padahal, jika melihat pembangunan jaringan jalan tol yang masif di Jakarta, penambahan kapasitas jalan tidak bisa mengatasi kemacetan. Justru makin menambah populasi kendaraan yang dimiliki," tegasnya.
Kendala
Seperti diketahui, layanan transportasi umum di Bodetabek masih sangat buruk. Hampir 99 persen lebih kawasan perumahan di Bodetabek tidak terlayani akses transportasi umum.
Baca Juga: Mobil Listrik Masih Sedikit, Pengamat: Subsidi Lebih Baik Dialokasikan ke Transportasi Publik
Sementara untuk Kota Jakarta, cakupan layanan transportasi umum sudah mencapai 92 persen dari luas wilayahnya. Hingga jalan-jalan kecil di perkampungan Kota Jakarta dilewati layanan angkot Jaklingko.
"Tinggal masyarakatnya maukah menggunakan angkutan umum atau masih tetap nyaman dengan sepeda motor," imbuh Djoko.
Ia mengatakan sepeda motor menjadi kendala terbesar di Indonesia untuk memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Selain itu, membatasi wilayah operasional sepeda motor juga dirasa perlu dilakukan.
Baca Juga: MRT dan Stasiun Tanah Abang Masuk dalam Pengembangan Transportasi Umum Jakarta
Pajak dan asuransi yang tinggi seharusnya sudah mulai dipikirkan untuk pemilik sepeda motor di kawasan perkotaan. Apalagi, tingkat risiko kecelakaan sepeda motor lebih tinggi ketimbang mobil.
"Diperlukan kepala daerah di Bodetabek yang peduli keberadaan layanan transportasi umum. Layanan transportasi umum hadir mendekat di setiap kawasan perumahan dan pemukiman warga," jelasnya
Jika berhasil maka warga Bodetabek akan mengeluarkan total ongkos transportasi tidak lebih 10 persen dari penghasilan bulanannya, sesuai standar dari Bank Dunia.
"Keberadaan transportasi umum akan membantu menurunkan angka inflasi," tutupnya.
