bakabar.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengungkapkan, dari hasil kajian timnya, dibutuhkan investasi pada sektor energi senilai 1,3 triliun dolar AS agar Indonesia mampu mencapai target Net Zero Emission (NZE) 2060.
“IESR sudah melakukan kajian kami untuk mencapai target Net Zero Emission di 2060, maka kebutuhan pendanaannya untuk investasi sektor energi itu mencapai 1,3 triliun dolar. Itu akumulatif investasi dari sekarang sampai tahun 2060,” kata Fabby, di Jakarta, Kamis (22/6).
Fabby merincikan, untuk pendanaan investasi secara tahunan periode 2023-2030, diperkirakan membutuhkan 30-40 miliar dolar AS. Setelah melewati tahun 2030, pendanaan investasi tahunan meningkat 40-60 miliar dollar AS supaya mampu mencapai target transisi energi yang ditentukan.
Baca Juga: Turunkan Emisi 290 Juta Ton di 2030, IESR: Pensiun Dini PLTU 8.6 GW
Agar mampu mewujudkan transisi energi secara keseluruhan, Fabby menilai saat ini pemerintah perlu meningkatkan lagi pendanaan investasi untuk pemanfaatan energi terbarukan dan pemberhentian operasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Kajian IESR menunjukkan kebutuhan investasi untuk sektor kelistrikan senilai 130 miliar dolar AS sampai tahun 2030.
“Kami sudah hitung kebutuhan investasi untuk di sektor kelistrikan saja untuk mencapai target emission peak, kemudian pengakhiran operasi PLTU lebih awal, itu dibutuhkan kira-kira 130 miliar dolar sampai 2030,” imbuhnya.
Dari segi pemanfaatan energi terbarukan, pemerintah setidaknya perlu mengganti dan memenuhi pertumbuhan permintaan energi sebesar 40 persen. Adapun dari segi PLTU, Fabby menilai Indonesia membutuhkan sekitar 4-5 miliar dollar AS untuk merealisasikan pemberhentian PLTU.
Baca Juga: Interkoneksi Jaringan ASEAN, IESR: Capai Ketahanan EBT di Regional
“IESR itu melihat bahwa pendanaan untuk pensiun dini PLTU itu penting, karena pensiun dini PLTU itu jadi kunci untuk kita bisa menaikkan bauran energi terbarukan. Kebutuhan untuk pensiun dini PLTU antara 4-5 miliar dollar AS dengan kapasitas yang harus dipensiunkan itu kalau hitungan kami kira-kira 8,6 giga sampai dengan 2030,” kata Fabby pula.
Untuk mencapai semua itu, ia menilai pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan peran investor asing. Untuk mewujudkan target transisi energi yang ditentukan, diperlukan diskusi lebih luas akan potensi yang bisa dicapai dari partisipasi pendanaan publik melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN).
Hal itu ia sampaikan dalam acara "SUN dan Pembiayaan Transisi Energi di Indonesia" yang diadakan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR).
