bakabar.com, BANJARMASIN - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Selatan (Kalsel) mengecam insiden pembantaian Sabriansyah (63) di jalan tambang, Desa Mengkauk, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, Rabu (29/3) lalu.
Pria yang akrab disapa Sabri itu diduga dikeroyok sejumlah preman suruhan perusahaan batu bara hingga tewas.
Belakangan diketahui perusahaan tersebut yakni PT JGA.
Baca Juga: Saling Lempar Kasus Pembantaian Lansia di Jalan Tambang Pengaron
Di mana, petinggi perusahaan diduga kesal lantaran korban bersama warga lain memblokir jalan hauling yang dilintasi truk pengangkut batu bara.
Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono menyayangkan peristiwa tersebut.
"Rakyat dibunuh dan dipenjara. Pengacara tewas, wartawan dibui. Parah. Ke mana negara?" ucap Kisworo kepada bakabar.com, belum lama tadi.
Kekesalan pria berambut gondrong ini bukan tanpa alasan.
Kasus sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat hingga berujung pada pembunuhan sudah acap kali terjadi di Kalsel.
Berdasarkan catatan media ini, sebelum terbunuhnya Sabriansyah, ada nama Jurkani.
Advokat yang kala itu menjadi penasihat hukum PT Anzawara dibacok hingga lengannya nyaris putus saat memantau praktik penambangan ilegal di areal konsesi perusahaan di Angsana, Tanah Bumbu, Oktober 2022 silam.
Sebulan dirawat, purnawirawan polisi berpangkat AKP itu mengembuskan napas terakhir.
Jauh sebelum itu, pada 2004, ada juga kasus seorang guru sekolah dasar di Tanah Bumbu yang dibunuh akibat memperjuangkan hak-haknya dari perusahaan batu bara.
"Pertambangan selalu jadi polemik, baik lingkungan maupun sosial," kata pria yang akrab disapa Kiss itu.
Baca Juga: Kapolda Kalsel Turun Tangan Sikapi Kasus Pembunuhan Sadis di Mengkauk Pengaron
Karenanya, Kiss berharap aparat kepolisian bisa mengusut tuntas kasus ini hingga ke akarnya.
Tak hanya polisi, Kiss juga mendorong agar pemerintah pusat mengatensi kasus-kasus kejahatan lingkungan.
"Pemerintah harus punya satu komisi khusus untuk menangani kejahatan lingkungan dan sumber daya alam," tegasnya.
Selain itu, ia meminta Pemprov Kalsel belajar dari beberapa kasus yang sudah terjadi agar tak terulang lagi di kemudian hari.
"Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor harus me-review dan mengevaluasi kembali semua perizinan perusahaan industri ekstraktif yang ada," tutupnya.
