bakabar.com, MARTAPURA - Kerentanan bencana alam di Kalimantan Selatan turut menjadi perhatian delegasi Badan Kerja Sama Internasional Jerman.
Delagasi yang disebut GIZ ini membantu pemerintah dalam upaya mitigasi banjir dan penguranhan risiko benca di Banjar.
GIZ adalah perusahaan federal berbadan hukum GmbH yang sepenuhnya dimiliki Pemerintah Republik Federal Jerman melalui Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ).
Tim dari headquarter GIZ mendatangi BPBD Banjar, pekan lalu untuk memonitoring kerja sama pembangunan Indonesia–Jerman, sekaligus evaluasi teknis kesiapsiagaan daerah menghadapi kerawanan bencana.
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjar, Abdullah Fathar, mengatakan kunjungan delegasi ini merupakan bagian dari agenda monitoring lapangan untuk memastikan efektivitas program kerja sama pembangunan Indonesia–Jerman yang telah berjalan.
"Delegasi GIZ menilai sejumlah aspek krusial perlu diperkuat. Seperti performa Early Warning System (EWS), kapasitas respon masyarakat, kondisi drainase dan pengelolaan sampah," papar Fathar.
Termasik meninjau penerapan sanitary landfill sebagai teknologi pengelolaan sampah modern yang dinilai penting untuk mengurangi pencemaran air dan tanah.
Keterlibatan delegasi tersebut, menunjukkan keseriusan Jerman dalam mendukung penguatan mitigasi bencana di wilayah Banjar.
Banjar menjadi salah satu kabupaten fokus kunjungan setelah sebelumnya rombongan GIZ meninjau program serupa di Palu, Sigi, dan Poso.
Selanjutnya rombongan delegasi yang berjumlah 4 orang tersebut dijadwalkan melanjutkan monitoring ke Kabupaten Tanah Laut.
Daerah-daerah itu dipilih karena memiliki tingkat kerentanan bencana tinggi serta tengah menjalankan pemulihan dan modernisasi infrastruktur.
Adapun di Banjar, delegasi GIZ turun langsung memeriksa fungsi EWS di Kecamatan Sungai Pinang hingga Desa Rantau Nangka.
Pemeriksaan mencakup kondisi sensor, baterai, kekuatan transmisi, hingga efektivitas sirene sebagai alat peringatan dini bagi warga.
"Temuan lapangan ini akan menjadi bahan evaluasi teknis dalam kerja sama tahap berikutnya," tukas Fathar.
GIZ juga meminta data, peta risiko serta dokumentasi fisik secara riil sebagai dasar analisis.
