bakabar.com, JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta membahas kesiapan jelang Ramadan dan Idulfitri di Ruang Pola Bappeda, Balaikota, Senin (20/3) kemarin.
Sebab Pemerintah pusat memberikan arahan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi, memantau dan menjaga pasokan, serta stabilitas harga bahan pokok.
Baca Juga: Jelang Ramadan, Permintaan dan Harga Bunga Tabur di Magelang Naik Dua Kali Lipat
Selain itu menghimbau kepala daerah untuk langsung terjun ke lapangan memantau harga dan ketersediaan harga pangan. Sebab saat ini inflasi di Jakarta berada di angka 4,07 persen secara year on year.
"Terutama jelang Ramadan dan Idulfitri, kami harus memantau dan menjaga laju inflasi tetap terkendali,” kata Heru.
Saat lebaran dan ramadan harga dan kebutuhan komoditas pangan bakal naik. Terutama beras, daging ayam ras, telur ayam ras, aneka cabai, dan minyak goreng.
Baca Juga: Jaga Stabilitas Harga Komoditas Pangan, Pemkot Medan Gelar Pasar Murah
Berdasarkan perhitungan prognosa Kebutuhan Pangan 2023, diperkirakan menjelang bulan Ramadan 2023 terjadi kenaikan kebutuhan pangan berkisar 3,88-10,70 persen dan menjelang Idulfitri 2023 terjadi kenaikan berkisar 4,54-14,43 persen.
“Kami memastikan ketersediaan sepuluh komoditas pangan strategis saat Ramadan dan Idulfitri dalam kondisi cukup, serta terdapat pada BUMN, BUMD Pangan, pedagang pengecer,” ujarnya.
Maka Pemprov DKI juga memastikan ketersediaan stok dan pasokan dalam kondisi aman. Termasuk ketersediaan gas LPG 3 kilogram pun memadai.
"Warga dapat melihat harga konsumen melalui Info Pangan Jakarta (IPJ) di situs infopangan.jakarta.go.id dan aplikasi JAKI pada fitur JakPangan," jelasnya.
Baca Juga: Pj Gubernur DKI Pastikan Stok Pangan Aman Jelang Ramadan
Untuk memastikan ketersediaan stok dan pasokan dalam jumlah yang aman, TPID Provinsi DKI Jakarta memiliki sejumlah strategi, yakni:
- Pemantauan Rutin terkait ketersediaan harga dan mutu yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BUMD, Bank Indonesia, serta Satuan Tugas (Satgas) Pangan;
- Menjaga pasokan pangan yang masuk ke DKI Jakarta, di antaranya melalui kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan kerja sama antar pelaku usaha untuk penyediaan dan pendistribusian bahan pangan.
- Pemenuhan Pangan Melalui Kerja Sama Antardaerah (KAD) secara Business to Business (B2B) untuk komoditas beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, cabe dan bawang merah di 36 Kabupaten/Kota di 9 Provinsi;
- Mengendalikan ekspektasi inflasi melalui Kegiatan Pasar Murah HBKN untuk mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023 dan Gerakan Pangan Murah (GPM) oleh Pemprov DKI Jakarta, Badan Pangan Nasional (Bapanas), BUMD Pangan, Bulog, dan Bank Indonesia. Gerakan Pangan Murah ini dilakukan secara berkeliling dan juga di lokasi tetap;
- Sinergi dengan Pemerintah Pusat, seperti Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Perum Bulog, ID Food; dan
- Komunikasi Efektif menggunakan media massa, media sosial dan talkshow oleh anggota TPID diantaranya Bank Indonesia, Perangkat Daerah, BUMD Pangan, Bulog beserta Bapanas dengan tujuan menginformasikan masyarakat kecukupan stok pangan dan mencegah panic buying masyarakat.
