bakabar.com, JAKARTA - Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berbicara soal Ibu Kota Nusantara (IKN). Kebetulan ia adalah kuratornya.
Kata Kang Emil (panggilan Ridwan Kamil), perencanaan pembanguna IKN sudah ada sejak presiden ke-1 Indonesia; Sukarno. Bahkan sampai Soeharto. Hanya saja baru terealisasi di era Joko Widodo.
"Nah IKN versi Indonesia bukan oleh Pak Jokowi. Dari awal sudah oleh Bung Karno. IKN-nya Bung Karno adalah di Palangka Raya," ujarnya dalam diskusi strategi keberlanjutan visi IKN dan transformasi Jakarta, Jumat (22/12).
Baca Juga: Jokowi Minta Semua Bangunan IKN Berkonsep 'Green Building'
"Kalau ada yang bilang ini netizen 'oh ini Pak Jokowi', nggak," lanjutnya. Sayangnya pembangunan ibu kota negara di Palangka Raya tak memungkinkan setelah dikaji.
Selanjutnya, di era Presiden Soeharto, ada rencana pembangunan ibu kota negara dipindah ke Jonggol, Jawa Barat (Jabar). Namun, lagi-lagi gagal.
"Zaman Pak Harto IKN-nya diubah lagi, IKN-nya di Jonggol, rame lah calo-calo tanah di Jonggol. Eh nggak jadi, wah sekarang rugi besar, paham ya," ceritanya.
Mempertegas. Kata Kang Emil, pembangunan IKN adalah keinginan bangsa negara. Sejak era Sukarno ke Soeharto, namun baru dilakukan di zaman Jokowi.
Baca Juga: Upaya Hijaukan Kembali IKN, 1,5 Juta Bibit Pohon Sudah Tertanam
"Ini menjawab 'IKN ini keinginan Pak Jokowi' bukan. Kebetulan di zaman Pak Jokowi lah momentumnya ada," tuturnya.
Lalu dipilihlah Kabupaten Penajam Pasir Utara (PPU), Kalimantan Timur sebagai IKN. Berada di tengah-tengah Indonesia. Pertanyaannya; kenapa bukan Palangka Raya?
"Karena di tengah ini butuh ke laut dikit gitu. Tengah tapi ada lautnya. Maka dipilihnya PPU yang dekat balai kota," ujarnya.
