bakabar.com, JAKARTA - Presiden Jokowi tampak kecolongan karena ribuan triliun melayang lantaran ekspor nikel ilegal 5,1 juta ton asal Kalimantan Selatan bobol dan tak terendus dikirim ke Cina.
Bahkan disinyalir ekspor nikel ilegal merupakan penyelundupan jumbo yang merugikan keuangan negara.
"Kita di Komisi VII (DPR RI) ini kalau memang itu benar terjadi ya suatu ilegal mining yang besar sekali, sehingga ini memang harus menjadi perhatian bagi pemerintah," kata anggota Komisi VII DPR RI, Mukhtarudin kepada bakabar.com, Rabu (20/9).
Baca Juga: Ekspor Gelap Nikel Kalsel ke China, Mustahil SILO Tak Bisa Bedakan!
Baca Juga: Luhut Beberkan Alasan Ekspor Gelap Nikel Kalsel Bukan Penyelundupan
Untuk itu ia meminta Jokowi dan anak buahnya yang bertugas di Kementerian ESDM untuk mengusut tuntas ekspor gelap nikel yang bobol ke Cina.
Terlebih jika diasumsikan dengan prakiraan harga nikel dengan jumlah ekspor ilegal tersebut, negara berpeluang tekor hingga mencapai ribuan triliun.
"Apalagi sampe merugikan ribuan triliun kepada kerugian negara, ini harus diusut, artinya pihak-pihak yang memang diberikan otoritas itu agar menindak lanjutinya," jelasnya.
Di sisi lain, informasi ekspor gelap nikel tak ingin dibiarkan menguap. Sebab mesti ada tindakan nyata untuk menertibkan dan mengusut tuntas peran sejumlah pihak. Terutama yang terendus bertalian dengan ekspor ilegal dari Kalimantan Selatan.
Baca Juga: Ekspor Nikel Ilegal Kalsel ke China, Dosen ITS: Cek Hasil Uji Labnya
"Namanya ilegal itu kan harus ditertibkan, harus ditindak," dia menegaskan.
Sebelumnya PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) jadi pihak tertuduh lantaran disebut sebagai pengekspor gelap nikel Kalsel ke Cina. Perusahaan tambang bijih besi itu akhir buka suara.
Menariknya, manajemen SILO merasa tak perlu mengklarifikasi. Karena apa yang disebutkan KPK diklaim sudah sesuai faktanya.
"Sudah ada klarifikasi dari KPK. Itu sudah cukup," ucap HR & GA Manager PT SILO, Rika Sambiran kepada bakabar.com, Senin (18/9).
Baca Juga: Kiamat Nikel 15 Tahun Lagi, Pengamat: Perlu Pengelolaan yang Hati-Hati
Kasus ini bermula dari mulut Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Ia tegas ada penyelundupan ada ekspor nikel ilegal Kalsel ke Cina. Informasi itu didapat dari KPK.
Belakangan KPK mengklarifikasi. Bahwa nikel itu terkirim tak sengaja. Kadarnya tercampur dalam ekspor bijih besi yang dikirim PT SILO ke China. Kandungannya sekitar 0,5 hingga 0,9 persen.
Klarifikasi itu disampaikan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan. Kata dia tak ada penyelundupan nikel.
Kabar baru itu memicu reaksi. Termasuk Menteri ESDM, Arifin Tasrif. Ia skeptis dengan pernyataan KPK. Baginya, ekspor bijih besi oleh SILO adalah penggelapan nikel.
Baca Juga: Gila! KPK Tak Percaya ESDM soal Ekspor Gelap Nikel Kalsel
bakabar.com terus mencoba meminta hak jawab SILO. Termasuk mendatangi kantor pusatnya di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Namun mereka tetap merasa cukup dengan klarifikasi KPK.
"Saya kira cukup ya, terima kasih," ucap Rika ketika dimintai lagi hak jawab.
Halaman selanjutnya: PT SILO Tak Bisa Bedakan Nikel dan Bijih Besi?
