Oleh: Denny Indrayana, Guru Besar Hukum Tata Negara
bakabar.com, JAKARTA - Ini adalah kisah tentang kerja politik Presiden Jokowi untuk ikut memenangkan pemilihan presiden 2024. Pastinya bukan sebagai pasangan calon peserta pilpres, tetapi memastikan paslon yang beliau dukung tampil sebagai juara dalam kompetisi Pilpres 2024.
Maaf jika tulisannya akan panjang, karena banyak hal yang perlu saya sampaikan, agar lumayan lengkap dan utuh, meskipun tidak bisa seluruhnya diceritakan.
Beberapa nama dan peristiwa terpaksa tidak diungkap jelas, agar lebih aman dan tidak justru menimbulkan persoalan.
Supaya tidak gagal paham, mohon membaca tulisan ini sampai tuntas.
Tulisan ini saya buat sebagai ikhtiar, untuk menjaga agar Pilpres 2024 tetap berjalan Jujur dan Adil. Saya sadar betul apa yang saya tulis ini akan membuat tidak nyaman beberapa kalangan, khususnya Presiden Jokowi dan para pendukungnya.
Namun, karena didasari niat tulus untuk menjaga kehormatan demokrasi kita, biarlah saya menyediakan diri untuk menjadi pengingat, tentu dengan resiko disalahartikan, serta tidak disukai beberapa kalangan tersebut.
Sebab, keterlibatan aktif Presiden Jokowi yang ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024 demikian adalah salah satu ancaman nyata bagi demokrasi kita.
Sebagai orang yang mengangkat salam dua jari dan ikut memilih Jokowi di Pilpres 2014, saya merasa bertanggung jawab untuk tidak membiarkan beliau melakukan kesalahan konstitusional yang sangat fatal dan membahayakan kehidupan berbangsa.
Setiap orang — tidak terkecuali seorang presiden sekalipun — tentu berhak punya pilihan dan preferensi calon presiden.
Tetapi ketika sang presiden yang sedang menjabat menyalahgunakan kewenangan dan pengaruh yang dimilikinya untuk memenangkan paslon yang didukungnya, maka sang presiden jelas-jelas telah melanggar konstitusi.
Karena salah satu tugas utama presiden adalah memastikan setiap pemilu berjalan free and fair. Sebab, dengan kekuatan dan jaringan yang dimilikinya, sang presiden punya peluang besar untuk mempengaruhi hasil pemilu.
Akibatnya, arena pertandingan tidak lagi adil bagi semua paslon, utamanya yang tidak mendapat dukungan sang presiden.
