bakabar.com, JAKARTA -Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tak tegas dalam mengorek rekam jejak Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto.
Sebab Agus ditengarai tak tertib menyampaikan Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan penanganan kasus Ismail bolong yang masih mandek.
“Tetapi lebih pada ketidak tegasan beliau (Kapolri) saja untuk mengambil sikap,” kata Peneliti ISSES, Bambang Rukminto kepada bakabar.com, Senin (26/6).
Baca Juga: ISSES: Penunjukan Wakapolri Agus Andrianto Bakal Jadi Beban Polri
Bambang menilai meskipun Agus Andrianto terbilang senior yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1989 dibandingkan Kapolri Jenderal Sigit.
Namun Kapolri Sigit tak terhimpit dalam menentukan figur yang mengisi posisi Wakapolri yang ditinggalkan Komjen Pol Gatot Eddy Pramono yang memasuki masa pensiun.
“Tidak. Saya kira bukan soal terhimpit karena kewenangannya sangat mutlak,” ungkapnya.
Terlebih kontroversi Agus semasa menjabat Kabareskrim semestinya menjadi catatan tersendiri bagi Kapolri Sigit.
Baca Juga: Pengamat: Penunjukan Wakapolri Agus Bikin Kasus Ismail Bolong Stagnan
“Dengan kontroversi-kontroversi (Komjen Agus) selama ini terkait rekam jejak beliau, ini akan semakin menjadi beban bagi institusi Polri dalam membangun kepercayaan masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya penunjukan Wakapolri Komjen Agus Andrianto merupakan keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Ini sudah bukan tepat atau tidak tepat lagi (penunjukan Komjen Agus sebagai Wakapolri), karena sudah menjadi keputusan Kapolri,” ujarnya.
Bambang menilai penunjukan Wakapolri Agus tak terlepas dari kepentingan politik di tubuh Korps Bhayangkara.
“Penunjukkan pejabat Kapolri pasti tak lepas dari politik. Tetapi harusnya juga mempertimbangkan unsur-unsur kepentingan strategik organisasi Polri,” jelasnya.
“Bila hanya mengikuti arahan politik saja, yang dirugikan adalah organisasi (Polri),” sambungnya.
