Hot Borneo

Ironi Gedung Baru DPRD: Orang Miskin di Banjarmasin Makin Banyak

apahabar.com, BANJARMASIN – Ekonom Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Hidayatullah Muttaqin menyarankan agar Pemkot Banjarmasin bisa lebih…

Featured-Image
Pemkot Banjarmasin tengah merencanakan pembangunan gedung baru DPRD Banjarmasin senilai puluhan miliar rupiah. Foto: Ist

bakabar.com, BANJARMASIN – Ekonom Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Hidayatullah Muttaqin menyarankan agar Pemkot Banjarmasin bisa lebih bijak menggunakan anggaran.

Daripada digunakan untuk hal yang tidak terlalu darurat, anggaran diharapkan bisa dipakai atau diprioritaskan ke pemulihan kondisi sosial ekonomi Covid-19 dan penanganan banjir.

Hidayatullah Muttaqin memaparkan selama pandemi Covid-19, tingkat kemiskinan di Banjarmasin melonjak naik.

Tahun 2019, persentase kemiskinan di Banjarmasin adalah 4,20 persen. Di 2020 naik jadi 4,39 persen. Dan 2021 meningkat lagi jadi 4,89 persen.

“Dari 2019 ke 2021, jumlah penduduk miskin di Banjarmasin bertambah 5.191 orang. Sehingga total penduduk miskin di Banjarmasin pada 2021 adalah 34.839 orang,” kata Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM ini dihubungi bakabar.com, Senin (16/5).

Sementara untuk persentase pengangguran juga lumayan tinggi. Tahun 2021 persentase pengangguran di Banjarmasin mencapai 8,47 persen atau sebanyak 28.920 orang.

Untuk menurunkan angka pengangguran sebesar 1 persen saja, dari 2022 hingga 2026, Banjarmasin mesti bisa membuka lapangan kerja baru lebih dari 4.000-4.500 per tahun.

Perekonomian Banjarmasin sebelum pandemi setiap tahunnya tumbuh di atas 6 persen, namun pada masa pandemi tahun 2020 terkontraksi minus 1,89 persen.

Di masa recovery atau pemulihan 2021 perekonomian Banjarmasin hanya tumbuh 3,41 persen. Pertumbuhan tersebut lebih rendah dari Kalsel 3,48 persen dan nasional 3,69 persen.

Salah satu sebab masih lambatnya pemulihan ekonomi Banjarmasin adalah karena masih rendahnya perbaikan daya beli masyarakat.

Jika sebelum pandemi setiap tahun konsumsi rumah tangga di Banjarmasin dapat tumbuh 4,50 hingga 5,00 persen, maka di masa pemulihan ekonomi 2021 hanya tumbuh 0,54 persen sedangkan di tahun 2020 terkontraksi -1,14 persen.

Data-data ini, kata Hidayatullah Muttaqin, menunjukkan lebih prioritas bagi Banjarmasin mengalokasikan sumber daya keuangannya untuk pemulihan ekonomi, pembukaan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan daripada pembangunan infrastruktur seperti gedung DPRD yang sifatnya tidak mendesak.

Seperti diwartakan sebelumnya, baru tadi merealisasikan mobil dinas, DPRD Banjarmasin kini minta dibangunkan fasilitas gedung anyar.

Berarsitektur Banjar modern dengan tipe Gajah Menyusu, gedung baru DPRD Banjarmasin ini bakal menyedot anggaran hingga puluhan miliar rupiah.

Gedung berlantai tiga tersebut bakal dibangun tepat di area parkir belakang gedung DPRD saat ini, Jalan Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin.

Tak hanya gedung utama, bangunan baru itu juga bakal dilengkapi basement sebagai areal parkir, ruang komisi, ruang kerja 41 anggota ditambah empat pimpinan dewan, perpustakaan dan arsip, gedung serbaguna, hingga ruang khusus wartawan.

Megaproyek ini bakal terbangun dalam dua tahun anggaran atau menggunakan skema pembiayaan tahun jamak APBD tahun 2022 dan 2023.

Sesuai estimasi konsultan perencana, biaya untuk memermak gedung DPRD Banjarmasin itu mencapai Rp35 miliar. plus Rp5 miliar untuk perabotan, dan interiornya.

Lebih rinci, Rp20 miliar akan menggunakan APBD Banjarmasin 2022, sisanya diupayakan dalam APBD Perubahan 2022 atau APBD murni 2023.

Saat ini, Dinas PUPR Banjarmasin telah melelang proyek manajemen konstruksi pembangunan gedung DPRD Kota Banjarmasin dengan pagu anggaran Rp1,3 miliar.

Lantas apa urgensinya? Aspek kenyamanan jadi alasan utama bagi Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor Ali.

Gedung yang ada saat ini sudah berusia puluhan tahun. Kerap banjir, apabila musim hujan dan air pasang.

"Memang urgen, karena banyu [air] pasang calap [tenggelam], hujan calap, sering kebanjiran," katanya dihubungi bakabar.com, akhir pekan kemarin.

Terlepas itu, Matnor melihat keuangan daerah sudah mumpuni. Data Komisi I pendapatan asli daerah murni Banjarmasin saat ini berada di angka Rp320 miliar. Artinya, tidak masalah.

Matnor membandingkan kantor DPRD Banjarmasin dengan daerah tetangga. Misalnya, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Sudah mengadopsi rumah panggung.

"Sangat jauh bagusnya dengan kantor kita saat ini. Kapan lagi kita bangun gedung kaya punya orang," ujarnya.

Sudah Mobil, Kini Gedung Baru, Pimpinan DPRD Banjarmasin Dinilai Tak Peka!

Komentar
Banner
Banner