Menurut catatannya, biaya logistik masih berada di kisaran 23-24 persen dari produk domestik bruto (PDB). Oleh karenanya, Bhima menyatakan pembangunan infrastruktur belum mampu menurunkan biaya logistik karena banyak infrastruktur yang salah dalam perencanaan.
“Tingginya biaya logistik menyebabkan investasi di Indonesia berbiaya tinggi,” sambung dia.
Selain itu, Bhima juga menyoroti rendahnya angka inflasi pada masa 1 tahun Jokowi-Ma’ruf Amin ini akibat tekanan daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Deflasi bahkan terjadi dalam beberapa bulan dengan inflasi inti (core inflation), hanya 1,86 persen per September 2020.
Inflasi yang rendah tersebut turut berakibat pada harga jual barang yang tidak sesuai dengan ongkos produksi dari produsen.
Baca Juga : Setahun Jokowi-Ma’ruf, Mimbar Bebas di Banjarmasin Tanpa Restu Gugus Tugas
“Bahkan tidak sedikit yang menawarkan harga diskon agar stok tahun sebelumnya bisa habis terjual. Dalam jangka panjang jika inflasi tetap rendah maka produsen akan alami kerugian, bahkan terancam berhenti beroperasi,” cibir Bhima.
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto-Antara/Wahyu Putro
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali angkat suara mengenai kenaikan utang Indonesia selama Setahun Jokowi-Maruf Amin. Ia menjelaskan, kenaikan utang tersebut merupakan tren yang sedang terjadi secara global di tengah pandemi Covid-19.
“Semua negara terjadi kenaikan,” kata Sri Mulyani dalam APBN Kita, Senin (19/10/2020).
Menkeu menjelaskan, sejumlah negara termasuk Indonesia harus melakukan pelebaran defisit anggarannya untuk memitigasi dampak Covid-19. Menurutnya, defisit tidak hanya diperlebar di tahun ini saja tapi masih berlanjut di tahun depan, sehingga berdampak juga pada rasio utang.
Sebagai informasi, pada tahun ini, pemerintah menetapkan defisit anggaran 6,34 persen dan tahun depan 5,7 persen.
"Indonesia dengan defisit yang 6,3 persen, tingkat utang kita di 38,5 proyeksinya untuk tahun ini. Tahun depan defisit anggaran kita di 5,7 persen," kata Menkeu.
Dengan demikian, maka rasio utang terhadap produk domestik Bruto (PDB) juga meningkat tajam. Jika sebelumnya rasio utang RI selalu di jaga di batas 30 persen, pada tahun ini diramal akan mencapai 38,5 persen. Bahkan, untuk tahun depan rasio utang akan lebih tinggi hingga 41,8 persen.
