bakabar.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan untuk mengubah sistem energi fosil menjadi energi terbarukan membutuhkan biaya yang sangat besar.
Berdasarkan perhitungan yang pernah dilakukan oleh IESR, dekarbonisasi sistem energi Indonesia akan membutuhkan pendanaan biaya atau investasi sebesar USD1,3 triliun sampai 2050. Dengan jumlah tersebut, kebutuhan investasi rata-rata mencapai sekitar USD30-50 miliar per tahun.
"Jumlah ini kalau kita lihat adalah 150 sampai 200 persen dari total investasi seluruh sektor energi hari ini," terang Fabby dalam peluncuran buku Jelajah Energi Jawa Tengah, Selasa (30/8).
IESR mendorong transformasi menuju sistem energi berkelanjutan berbasis data dan saintifik. Sebab, dalam perkembangan teknologi energi bersih atau energi terbarukan, terdapat tiga faktor yang membentuk fitur transisi energi global yang saat ini sedang terjadi, di antaranya seperti dekarbonisasi, digitalisasi dan desentralisasi.
Menurut penjelasannya, dekarbonisasi adalah mengurangi dan menghilangkan karbon dengan pemanfaatan energi terbarukan. Kemudian desentralisasi adalah penyediaan energi dilakukan secara terdistribusi oleh pengguna energi sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen yang berbasis energi terbarukan, serta digitalisasi yaitu pemanfaatan teknologi digital.
"Ini adalah kebutuhan yang tidak sedikit dan mungkin akan membuat kita semuanya ciut nyalinya dan kita tahu bahwa ini tidak mungkin hanya ditanggung oleh pemerintah dan BUMN saja," katanya.
Karena itu, kata Fabby Tumiwa, Fitur transisi energi global membutuhkan investasi yang besar. Transisi energy, menurutnya dapat terpenuhi jika memperhitungkan potensi dan kontribusi serta keterlibatan inovasi masyarakat.
Selain itu, juga diperlukan keterlibatan pemerintah daerah dengan turut melibatkan kolaborasi dengan pihak swasta serta lembaga-lembaga yang memiliki kontribusi yang besar.
"Jika dikumpulkan bisa menjadi sangat besar kontribusi dan inovasi warga dapat memobilisasi pendanaan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintahan desa serta pendanaan dari swasta dan lembaga-lembaga non pemerintah," pungkasnya.
Reporter: Resti
