bakabar.com, MARABAHAN - Momentum Hari Jadi ke-65 Barito Kuala (Batola) terkesan cukup istimewa, karena menjadi periode akhir dari masa transisi kepemimpinan interim selama kurang lebih dua tahun terakhir.
Batola sudah tidak memiliki bupati dan wakil bupati definitif sejak 4 November 2022, atau setelah Hj Noormiliyani AS-H Rahmadian Noor menyelesaikan pengabdian.
Adapun tampuk kepemimpinan dilanjutkan Mujiyat sebagai penjabat bupati, sampai kemudian yang bersangkutan mengundurkan diri 1 Agustus 2024 karena mengikuti Pilkada 2024.
Selanjutnya terhitung mulai 11 Agustus 2024, kursi penjabat bupati ditempati Dinansyah hingga terpilih bupati dan wakil bupati definitif melalui Pilkada 2024.
Selama beberapa bulan dipimpin penjabat bupati pengganti, program pembangunan dan roda pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Sejumlah pencapaian positif juga telah dibukukukan, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan parah dari 0,395 di akhir 2023 menjadi 0,156. Sedangkan tingkat kedalaman kemiskinan yang semula 1,144, juga dapat ditekan menjadi 0,689.
Demikian pula dengan perbaikan angka gini rasio atau ketimpangan pendapatan, dan penurunan pengangguran terbuka.
Baca Juga: Raih Predikat Peduli HAM, Bukti Komitmen Pemkab Batola Terhadap Kemanusiaan
Baca Juga: Batola Terus Tekan Prevalensi Stunting, Inilah Buktinya
BPS mencatat terdapat 5.961 warga pengangguran di Batola dengan rincian 3.725 laki-laki dan 2.236 perempuan hingga akhir 2024. Meski demikian, telah terjadi penurunan 3,41 persen dari sebelumnya 3,42 persen.
Sedangkan berdasarkan perhitungan mandiri, tingkat pengangguran terbuka di Batola sudah menyusut menjadi 2,10 persen. Ini berimbang dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 73,46 persen.
Untuk mengatasi pengangguran terbuka, Pemkab Batola bekerja sama dengan BLK Bekasi untuk menyelenggarakan pelatihan vokasi kejuruan otomotif, PHP, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan garmen.
Juga pelatihan manajemen agrowisata, pelatihan budidaya jamur tiram, dan pelatihan keterampilan non institutional maupun institutional pengolahan hasil pertanian
Pun selama setahun berlalu, Pemkab Batola telah melakukan berbagai upaya dalam pengendalian inflasi. Di antaranya melalui pelaksanaan pasar murah dan gerakan pangan murah.
Untuk menjamin ketersedian pasokan, telah dilakukan pengembangan benih padi unggul lokal varietas siam madu seluas 2.000 hektare. Juga pengawalan terhadap tanaman padi seluas 105.905 hektare.
Juga mengoptimalkan implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) di Kecamatan Anjir Pasar dan Mandastana, serta melaksanakan pasar murah di setiap kecamatan.
Imbasnya adalah inflasi di Batola mengalami penurunan signifikan hingga 0,35 poin. Angka ini lebih rendah dibanding inflasi di Kalimantan Selatan yang tercatat 0,46 poin.
Tidak hanya menekan inflasi, Batola juga mampu menurunkan prevalensi stunting dengan signifikan dari 33,36 persen di akhir 2023 menjadi menjadi 15,9 persen dalam Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)
Meski belum memenuhi target nasional 14 persen, penurunan tersebut menunjukkan komitmen Batola dalam pengentasan stunting melalui berbagai intervensi.
Namun kalau menggunakan penghitungan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), balita stunting di Batola sebanyak 1.710 atau 8,85 persen dari total 20.234 balita.
Baca Juga: Bikin Bangga! Batola Antar Kalsel Juarai Kompetisi Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia 2024
Baca Juga: Satu-satunya di Kalsel, Batola Raih Medali Emas Bhumandala Award 2024
Batola juga telah meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi 326.526 jiwa atau 99,94 persen dari jumlah penduduk. Sedangkan tingkat keaktifan mencapai 83,03 persen.
Pencapaian tersebut membuat Batola menerima Universal Health Coverage (UHC) Award 2024 bersama 470 kabupaten/kota lain.
Pun sebagai penopang pelayanan kesehatan, terdapat sedikitnya 15 dokter spesialis di RSUD Abdul Aziz Marabahan.
Hal itu juga dibarengi pembangunan gedung hemodialisa dan CT scan, renovasi poliklinik menjadi dua lantai dan gedung perawatan lama.
Berbagai upaya tersebut pun ikut mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Batola dari sebelumnya 70,67 menjadi 71,40.
Aspek lain yang tidak kalah penting selama 2024 adalah adalah upaya Pemkab Batola dalam meningkatkan pelayanan publik.
Hasilnya skor indeks pelayanan publik yang diberikan Ombudsman adalah 93,10 dengan zona hijau atau kualitas tertinggi.
Tercatat sedikitnya 126 pelayanan yang dievaluasi agar cepat, transparan dan adil. Kemudian menerapkan digitalisasi untuk beberapa jenis pelayanan, dan melaksanakan pelayanan satu pintu di beberapa organisasi pelayanan.
Baca Juga: Serius Tata Kota, Pemkab Batola Bikin Satgas Khusus
Baca Juga: Inilah Alasan Batola Menjadi Calon Percontohan Kabupaten Anti-Korupsi
