bakabar.com, PELAIHARI – Buntut kelangkaan solar, ratusan nelayan Desa Tabanio, Takisung mendatangi Kantor DPRD Tanah Laut, Selasa (17/5).
Kedatangan mereka guna menyampaikan langsung keluhan. Menurut mereka, kelangkaan solar kian menjadi-jadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) Desa Tabanio.
Pantauan bakabar.com, sebanyak 50 orang perwakilan nelayan kemudian diminta masuk ke dalam Gedung Paripurna DPRD Tala.
Di dalam, mereka menyampaikan aspirasi maupun keluhan yang selama ini mereka rasakan akan sulitnya mendapatkan solar nelayan.
Di ruang paripurna mereka diterima langsung Ketua DPRD Tala Muslimin dan Wakil Ketua H Atmari. Tampak hadir pula tokoh masyarakat Tala H Nurdin dan Kepala Desa Tabanio Madiansyah.
Beberapa perwakilan nelayan tampak bersemangat menyampaikan keluhannya. Sebab, dengan tidak mendapat solar otomatis banyak nelayan berhenti melaut.
H Yusriansah salah satu perwakilan nelayan mengatakan pihaknya merasa bersyukur sudah menyampaikan keluhan dan tuntutan kepada wakil rakyat.
Ia bilang pihaknya mendatangi DPRD sekaligus menyerahkan rekomendasi dari Kepala Desa Tabanio. Ada beberapa poin yang menjadi tuntutan ke pihak pengelola SPBUN.
Nelayan menyampaikan sederet persoalan solar yang belum dipenuhi oleh pihak SPBUN.
Di antaranya mengenai satu kapal nelayan yang menggunakan dua silinder hanya mendapat 440 liter padahal seharusnya 600 liter solar.
“Jumlah kuota solar di Tabanio sebanyak 110 ribu liter, jumlah kapal ada 154, sedang habis solar sekitar jumlahnya 67 ribu liter, dan sisa solar sekitar 42 ribu liter lebih,” tandasnya.
Menyikapi keluhan sulitnya mendapat solar nelayan di Tabanio, Ketua DPRD Tala Muslimin mengatakan langkah selanjutnya pihaknya akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak terkait terutama pemilik SPBUN.
“Sebelum kita gelar RDP kita akan cek ke lapangan dulu, untuk melihat dan memastikan suasana tempat SPBUN yang dikeluhkan oleh nelayan,” kata Muslimin.
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan selanjutnya pihak DPRD akan memanggil pihak dinas terkait, Pemda dan Pertamina.
Jika ditemukan persoalan pelayanan publik yang bermasalah, maka pihak DPRD akan menyampaikannya ke pihak Ombudsman.
“Sedang jika ada temuan dugaan penyelewengan solar nelayan nanti pihaknya akan menghadirkan kepolisian dan kejaksaan,” ujarnya.
