bakabar.com, JAKARTA - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) tanggapi wacana ganjil genap untuk sepeda motor di Jakarta yang kembali mencuat.
Wacana ganjil genap motor sempat dilontarkan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo di acara peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-68 belum lama ini.
Tujuan wacana ganjil genap motor di Jakarta, yakni demi mengatasi masalah polusi yang mayoritas berasal dari kendaraan bermotor.
Baca Juga: Bareng 2 Pebalap MotoGP, Mobil 1 Rilis Pelumas Motor Racing 4T 10W-40
Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan MTI, Djoko Setijowarno menegaskan, ganjil genap motor mustahil bisa efektif mengatasi masalah tersebut saat ini.
"Ganjil genap motor tidak akan efektif karena polisi memiliki keterbatasan dan tidak akan sanggup mengawasi banyaknya pengguna motor," ujarnya saat dihubungi bakabar.com, Jumat (13/10).
Ia menilai bahwa aturan ganjil genap Jakarta yang berlaku untuk mobil saja, masih memiliki masalah hingga hari ini.
"Ada saja pemilik kendaraan yang membeli mobil berpelat nomor berbeda dengan yang ada di rumah. Ini salah satu contoh tindakan oknum untuk mengakali sistem tersebut," kata Djoko.
Baca Juga: Blind Spot di Motor Ancam Keselamatan, Pahami Kondisi dan Solusinya
Djoko beranggapan, ganjil genap motor juga memiliki unsur politis dan berisi kepentingan sejumlah pihak.
Sehingga efeknya hanya menyengsarakan masyarakat khususnya golongan menengah ke bawah.
"Bisa saja nanti ada demo dari driver ojek online dan mereka hanya 'dimanfaatkan'. Tapi sampai sekarang mereka tidak pernah sejahtera, padahal salah satu petingginya sudah jadi menteri," terang Djoko.
Lebih lanjut, pemerintah harusnya mengatasi masalah transportasi umum dahulu sebelum melakukan pembatasaan kendaraan.
Baca Juga: ALVA Perluas Dealer Motor Listrik untuk Jangkau Konsumen Daerah
Sebab Djoko bilang dengan lantang, kondisi Indonesia sudah terlalu semrawut dan menjadi sampah produk dari negara lain.
"Selama pejabat kita masih korupsi, regulasi di negara ini tidak akan beres. Karena tidak memberi solusi dari akar masalahnya. Jadi jangan bicara pembatasan kendaraan kalau transportasi umum saja belum beres," kritik Djoko.
