bakabar.com, BANJARBARU – Ketua DPRD Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera, menekankan aspirasi ratusan tenaga honorer di Banjarbaru akan ditindaklanjuti sesuai tupoksi DPRD.
Sebelumnya ratusan tenaga honorer yang terdiri dari pustakawan, tata usaha, hingga penjaga sekolah mendatangi DPRD Banjarbaru, Selasa (16/9). Mereka menuntut kejelasan status, karena tidak masuk formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Dalam pertemuan tersebut, para honorer menekankan bahwa puluhan tahun pengabdian tidak diiringi dengan kepastian nasib. Salah seorang di antaranya Syafiah Sari Hartati yang menjadi honorer di SDN 3 Cempaka selama 18 tahun.
"Bahkan ada yang sudah 22 tahun mengabdi. Rata-rata sudah lebih dari 7 tahun, terutama penjaga sekolah, karena di SD tidak ada lagi yang mendaftar CPNS,” beber Syafiah.
Poin utama yang disoroti adalah ketiadaan formasi PPPK paruh waktu untuk pustakawan maupun penjaga sekolah. Makanya mereka meminta agar DPRD memperjuangkan formasi ini, baik paruh waktu maupun penuh waktu.
Menanggapi keinginan tersebut, Rizky menegaskan bahwa persoalan ini muncul akibat regulasi yang sudah berjalan sejak tahun sebelumnya.
“Meski begitu, aspirasi mereka harus ditindaklanjuti sesuai tupoksi DPRD. Daerah bisa tetap melakukan pengangkayan kalau formasi itu dibutuhkan,” jelas Rizky, Sabtu (27/9).
Politikus Partai Golkar itu juga menyoroti bahwa Banjarbaru termasuk daerah terdampak dari revisi formasi PPPK paruh waktu. Hal inilah yang membuat status sejumlah honorer tidak terakomodasi.
"Tentunya status mereka diakui dulu. Ssesuai aturan MenPAN RB, seleksi PPPK tetap berjalan, tapi formasi mereka dianggap dihapus. Itu yang menjadi pertanyaan,” tukas Rizky.
