bakabar.com, BANJARBARU - Aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di bahu Jalan Jati, Kelurahan Kemuning, kembali menjadi sorotan serius DPRD Banjarbaru.
Fenomena itu dinilai bukan sekadar persoalan ketertiban, melainkan cerminan dari masalah mendasar dalam pengelolaan Pasar Bauntung yang belum tertangani secara optimal.
Anggota Komisi II DPRD Banjarbaru, Nurkhalis Anshari, menyatakan bahwa perpindahan pedagang dari Pasar Bauntung ke kawasan pasar lama di Jalan Jati bukan persoalan baru.
“Itu bukan persoalan baru, tetapi sudah berlangsung bertahun-tahun dan perlu dievaluasi secara menyeluruh,” ungkap Nurkhalis, Kamis (29/1).
“Kalau pedagang memilih meninggalkan pasar tradisional yang seharusnya layak, lalu berjualan di bahu jalan yang jelas tidak semestinya, itu menjadi sinyal kuat adanya persoalan serius dalam pengelolaan pasar,” imbuhnya.
Nurkhalis menegaskan persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat dan hajat hidup pedagang kecil.
Komisi II DPRD Banjarbaru pun mendorong instansi terkait agar segera melakukan evaluasi menyeluruh. Mulai dari manajemen pasar, kenyamanan, ketersediaan fasilitas, hingga kebijakan retribusi yang kerap dikeluhkan pedagang.
"Penanganan PKL tidak dapat dilakukan hanya melalui penertiban semata. Pemerintah harus menyiapkan solusi konkret agar pedagang tetap memiliki ruang usaha yang layak tanpa mengorbankan ketertiban dan keselamatan pengguna jalan," beber Nurkhalis.
Pendekatan persuasif dinilai sangat penting agar penataan PKL tidak menimbulkan persoalan sosial baru di tengah masyarakat.
"Penataan yang dilakukan secara humanis diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan pedagang, warga sekitar, dan pengguna jalan," tutup Nurkhalis.
