Sampai sekarang Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalsel belum memberikan lampu hijau.
Setelah berkali-kali diminta keterangan, Kepala BPJN Kalsel Syauqi Kamal akhirnya merespons pertanyaan bakabar.com.
Namun, Syauqi masih memilih hemat bicara. Saat ini dia bilang rencana tersebut masih dikaji.
"Intinya BPJN Kalsel belum bisa banyak memberikan penjelasan, karena masih mengkaji aturan-aturan tentang itu," katanya, Rabu (19/1).
Diketahui rencana penggunaan jalan negara untuk aktivitas truk batu bara menyeruak saat rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Kalsel, Selasa (4/1) lalu.
Hal ini imbas penutupan jalan hauling 101 Tatakan, Tapin. Juga, imbas konflik dua raksasa tambang PT AGM dengan PT Tapin Coal Terminal (TCT).
Ribuan sopir hauling dan pekerja tongkang batu bara bahkan sudah berkali-kali turun ke jalan. Menuntut agar blokade Tatakan Underpass segera dibuka.
Terbaru, para sopir mengancam kembali turun ke jalan. Demo menyusul belum adanya izin melintas jalan nasional.
Dihubungi kembali, Perwakilan Sopir Angkutan Batubara, Trubus Santoso mengatakan pihaknya masih menunggu izin crossing.
"Ini lagi koordinasi dengan pemilik armada, nanti saya hubungi lagi," ujar Trubus. "Pada intinya kami siap bergerak," sambungnya.(Riki/Sandi)
